Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung penuh visi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali kepada Pancasila.
Silakan melakukan Amandemen Konstitusi. Namun, tidak mengubah Azas dan Sistem bernegara. Itu disebut Amandemen dengan Teknik Adendum.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlunya mengembalikan kewenangan MPR RI menggunakan kewenangan subjektif superlatif sebagai lembaga tertinggi…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet akan mengungkap alasan negara butuh peta jalan model GBHN dalam bedah buku…
Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menjelaskan soal bentuk badan hukum PPHN, simak kalimatnya
Ketua MPR RI mengatakan konvensi ketatanegaraan bukanlah hal baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
Rakyat Rusia membuka pintu bagi Vladimir Putin berkuasa hingga 2036 lewat pemungutan suara fantastis untuk mengubah undang-undang dasar
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945 harus…
Parlemen Korea Utara menyetujui amendemen untuk memperkuat peran Pemimpin Kim Jong Un sebagai kepala negara
PDI Perjuangan menginginkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong mengatakan, sudah hampir tidak mungkin…
Beberapa aktivis di Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan kepada Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai…
Amandemen UUD 1945 merupakan jalan konstitusional untuk mendorong penguatan peran DPD RI termasuk peran daerah.
Penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan dianggap dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Aturan dan perundang-undangan
JPNN.com 
