Politik Senin, 12 Agustus 2019 – 22:18 WIB
Respons Menkumham Terkait Wacana Amendemen UUD 1945
Menkumham mengingatkan supaya kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
Jokowi tak mau dikira publik dia yang meminta dan menilai salah satu keinginan partainya itu sudah tidak relevan.
Menkumham mengingatkan supaya kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada kesinambungan pembangunan dari antar-periode pemerintahan sehingga perlu ada GBHN.
Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara, melontarkan ide anyar soal masa jabatan presiden.
Soal perlu tidaknya amendemen UUD NRI 1945 secara terbatas, Emrus menilai yang lebih baik mengkaji perubahan yang telah…
Wacana amendemen UUD 1945, termasuk menghidupkan kembali GBHN, membuka peluang MPR bisa memakzulkan presiden.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan MPR telah menyiapkan pokok-pokok amendemen terbatas terkait haluan negara. Saat ini draf…
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak jika amendemen konstitusi justru membuka ruang bagi presiden…
Lukman Edy menanggapi usulan mantan Kepala BIN Hendropriyono agar masa jabatan presiden ditambah menjadi 8 tahun dan menjabat…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, amendemen pasal di UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden dan…
Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menggulirkan wacana tentang pembatasan masa jabatan seseorang di kursi kepresidenan hanya satu periode.
Senator dari DKI Jakarta Sabam Sirait menyatakan, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus diperkuat melalui emendemen UUD 1945.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amendemen membuat negara tak bisa…
Tokoh reformasi Amien Rais menyatakan, ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi jika UUD 1945 tidak diamendemen sampai…