Saat ini MPR RI tengah membuka aspirasi dan masukan dari semua pihak di seluruh daerah terkait dengan usulan amendemen…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjamin amendemen UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar karena pimpinan…
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Akhmad Baidowi menepis isu amendemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi…
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan MPR periode 2019-2024 akan mengkaji pemikiran amendemen UUD secara lebih mendalam.
Prabowo Subianto disebut setuju dengan pimpinan MPR untuk melakukan Amendemen UUD 1945.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memastikan bahwa amendemen terbatas UUD hanya untuk haluan negara
Selain membahas soal amendemen UUD NRI 1945, pimpinan MPR RI juga menyampaikan sebuah undangan untuk Prabowo.
Saat bertemu Megawati, pimpinan MPR menyepakati ruang pembahasan amendemen terbatas UUD 1945 terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat.
Partai Gerindra siap mengadang amendemen UUD 1945 jika tujuannya mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Amendemen UUD 1945 harus disebutkan secara jelas pasal yang akan diubah, alasan perubahan pasal, dan bagaimana perumusan perubahan…
PKB akan membentuk tim pengkajian untuk merespons isu rencana amendemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN yang…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, perlu penyesuaian terbatas terhadap UUD 1945 hasil amendemen, sebelum mengaktifkan GBHN.
Pidato pada Peringatan Hari Konstitusi, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, masih terdapat ruang kosong dalam konstitusi di saat…
Fahri mengaku setuju kalau amendemen kelima dilakukan untuk penyempurnaan UUD NRI 1945. Terutama untuk memperkuat presidensialisme, kelembagaan-kelembagaan negara…
Syarif mengatakan Partai Nasdem bukan tidak setuju dengan usulan amendemen UUD 1945. Hanya saja, dia menegaskan kalau mau,…
Jokowi tak mau dikira publik dia yang meminta dan menilai salah satu keinginan partainya itu sudah tidak relevan.
Menkumham mengingatkan supaya kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada kesinambungan pembangunan dari antar-periode pemerintahan sehingga perlu ada GBHN.
Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara, melontarkan ide anyar soal masa jabatan presiden.
Soal perlu tidaknya amendemen UUD NRI 1945 secara terbatas, Emrus menilai yang lebih baik mengkaji perubahan yang telah…
Wacana amendemen UUD 1945, termasuk menghidupkan kembali GBHN, membuka peluang MPR bisa memakzulkan presiden.
JPNN.com 
