Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini khawatir amendemen UUD 1945 dibajak di tengah jalan oleh elite politik yang haus…
Partai Demokrat menyoroti wacana amendemen UUD 1945, Herzaky menyebut wacana tersebut tak bijaksana.
Partai Demokrat menanggapi wacana perubahan atau amendemen 1945 di tengah situasi pandemi COVID-19.
Saiful menekankan, amendemen harus dilakukan dengan tujuan dan maksud yang jelas. Khususnya, memperkuat demokrasi presidensial
Bivitri mengatakan kemungkinan pembahasan PPHN dalam amendemen UUD 1945, akan melebar dan sarat akan kepentingan
Anggota Fraksi PDIP MPR Junimart Girsang menilai pidato Bamsoet soal PPHN yang dkritik Benny K Harman sudah sesuai…
Amendemen UUD sangat tidak relevan dengan tantangan pandemi COVID-19 yang kini tengah dihadapi bangsa.
Ferry menyakini amendemen Ini akan menjadi ruang permainan yang membuat pembahasan sangat melebar nantinya
Hidayat Nur Wahid menyindir usulan amendemen UUD 1945, dia juga menyinggung soal rumor pelaksanaan Pemilu 2024 diundur ke…
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan ada banyak amanat konstitusi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan lembaga-lembaga…
Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai tidak tepat membahas amendemen UUD NRI 1945, apalagi ketika yang dibahas soal…
Lestari Moerdijat berharap para pemangku kepentingan dan elite politik melakukan pertimbangan dengan matang bila akan memperbaiki konstitusi negara…
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut amendemen UUD 1945 tidak mudah secara teknis, sehingga perlu melibatkan…
Kaukus Kebangsaan dan Fokus Wanaca UI menggelar bertajuk 'Amendemen Kelima UUD 1945' pada Senin (16/8/2021).
Politikus senior Demokrat Syarief Hasan mengeklaim MPR RI belum memutuskan apa pun soal amendemen UUD 1945 untuk memasukkan…
Wacana amendemen UUD 1945 kembali menghangat setelah ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Presiden Jokowi. NasDem bereaksi..
MPR menggulirkan isu amendemen UUD 1945 bahkan DPD RI dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amendemen…
PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah, seperti, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kaltim.
Amendemen terbatas terhadap UUD 1945 diperlukan untuk penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN tersebut.
Ketua Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut kewenangan pihaknya perlu ditambah demi menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan PPHN agar seluruh…
JPNN.com 
