Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang.
Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad menyambangi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada…
MPR RI bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada…
Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP meskipun mendorong amendemen UUD 1945 bukan berarti menginginkan masa jabatan presiden tak dibatasi.
Jangan sampai amendemen memunculkan masalah baru di tengah persoalan di depan mata tidak tersentuh. Jadi, seperti memindahkan masalah.
Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syaifullah Tamliha mengatakan amendemen UUD 1945 sulit…
Menurut Emrus, amendemen konstitusi bukan hanya menjadi tugas MPR sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat termasuk pakar dan akademisi.
Anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan wacana amendemen UUD NRI 1945 harus benar-benar didalami, jangan sampai…
Konstitusi bukan semata-mata produk MPR melainkan produk bersama dengan mendengarkan pendapat dan masukan publik.
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Idris Laena mengatakan amendemen UUD NRI 1945 memang betul bisa dilakukan, tetapi…
Jokowi gerah dengan isu amendemen UUD 1945 yang belakangan semakin melebar ke mana-mana.
Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan munculnya wacana-wacana amendemen UUD NRI 1945 yang menyinggung masalah jabatan presiden…
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi PKB akan berpikir bagaimana ide atau arahan dari PBNU itu bisa…
Menurut Syarif, amendemen UUD NRI 1945 bukan persoalan mudah karena yang diubah adalah konstitusi yang mengatur seluruh tatanan…
Pengamat Intelijen Suhendra Hadikuntono menyarankan MPR RI segera melaksanakan amendemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar presiden…
Arief Poyuono usul agar amandemen UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden 4 periode agar kepemimpinan Presiden Jokowi bisa…
Dampak baik dari penguatan sistem presidensial adalah rakyat akan mendapatkan presiden yang juga seorang negarawan.
Fathul mengatakan bahwa Presiden PKS Sohibul Iman dan pimpinan partai akan menerima kunjungan tersebut.
Penguatan peran KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim.
Fadli Zon menilai, usulan PSI soal perpanjangan masa jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945, berbahaya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak PWI untuk bekerja melakukan sosialisasi rencana amendemen 1945.
JPNN.com 
