Nama Mukiyo belakangan ini sudah jarang disebut, kalah populer dengan nama seperti Mukidi.
Kang Ujang menilai Jokowi sedang mencari sokongan politik, termasuk dari parpol seperti PAN.
Di Amerika isu amendemen untuk memangkas masa jabatan presiden, di Indonesia untuk menambah masa jabatan presiden.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan satu suara saja bisa menggagalkan atau tidak meneruskan pembahasan amendemen UUD…
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan UUD NRI 1945 bukan kitab suci.
Belakangan ini nama Muhammad Qodari menjadi perbincangan di mana-mana, bahkan sempat trending topic di media sosial.
Bamsoet melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di universitas swasta tertua di Bali, Universitas Mahasaraswati. Dia mengapresiasi Universitas…
Menko Polhukam Moh Mahfud MD menyatakan bahwa alasan penting di balik reformasi untuk menumbangkan Orde Baru ialah membatasi…
Syarief Hasan meminta pandangan akademisi Universitas Suryakancana terkait amendemen UUD 1945 khusus soal GBHN.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus St menyampaikan penghargaan pada MPR karena dilibatkan untuk ikut bicara soal rencana amandemen konstitusi.
Pimpinan MPR RI 2019-2024 akan terus melakukan safari politik ke berbagai pihak untuk meminta masukan dari berbagai lapisan…
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah 30 kali mengamendemen konstitusinya, sementara…
Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP meskipun mendorong amendemen UUD 1945 bukan berarti menginginkan masa jabatan presiden tak dibatasi.
Para pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kehormatan ke kantor DPP Nasdem di Gondangdia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau semua elemen masyarakat tidak terburu-buru membuat persepsi negatif atas inisiatif lembaganya menggulirkan wacana…
Membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait amendemen UUD dan GBHN.
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan rencana amendemen atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden.
Menurut berita di luar negeri, elite politik Indonesia sekarang ini juga lagi berusaha mengurangi kekuasaan Presiden Jokowi.
JPNN.com 
