Politik Rabu, 22 September 2021 – 20:59 WIB
Bamsoet Kembali Tegaskan Amendemen Terbatas Tak Menyasar ke Masa Jabatan Presiden
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyasar ke hal lain di…
Dialog kenegaraan yang mengangkat tema PPHN mengupas banyak hal, termasuk soal kewenangan DPD yang sekarang dimandulkan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyasar ke hal lain di…
Selain membahas Amendemen UUD 1945, DPD RI juga mengajak semua pihak terkait baik LSM, akademisi maupun pemerintah untuk…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjamin tidak ada penumpang gelap di dalam agenda mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk…
Kelompok DPD di MPR menyoroti presidential threshold yang dianggap mengganjal suara masyarakat yang menginginkan calon presiden perseorangan.
Bamsoet menegaskan bahwa MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 UUD NRI 1945 yang…
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai wacana amendemen UUD 1945 sebagai hal yang berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
DPD menilai presidential threshold telah membatasi kemunculan seseorang yang memiliki kemampuan memimpin negara. Oleh karena itu, DPD berikhtiar…
Ada empat agenda dibahas pada pertemuan antara Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan Tim Kajian Politik…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membeber soal adanya tiga kelompok dalam menyikapi amendemen UUD…
Diskusi virtual bertajuk Ngaji Panas Bumi seri 2 menyoroti dampak liberalisasi sebagai implikasi amendemen pasal 33 UUD 1945
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyebutkan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah urgen untuk bangsa Indonesia.
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat angkat bicara terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode…
Bamsoet menegaskan di internal MPR RI tidak pernah membahas perpanjangan periodesasi presiden menjadi tiga periode.
Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, amandemen kelima UUD 1945 belum diperlukan karena sejumlah alasan.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) yakin pasal 7 UUD 1945 tidak akan diamendemen.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar pasal 33 UUD 1945 diamendemen.
Sekjen PKP Said Salahudin menyoroti isu amendemen UUD khususnya terkait wacana masa jabatan Presiden tiga periode.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut partai politik di parlemen dan lembaga eksekutif sudah sepakat menolak wacana…
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan wacana adanya penambahan masa jabatan presiden yang dilakukan lewat amendemen UUD…
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengaku sudah mendengar pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri…