Menkeu Sri Mulyani memastikan tetap memprioritas soal ini meskipun di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan akibat pandemi.
Koordinator P2G Satriwan Salim mengkritisi besarnya dana Asesmen Nasional yang mencapai 1,4 triliun mengalahkan dana POP
DPR menyetujui RUU APBN 2021 menjadi UU APBN di mana anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 550,01 triliun, dan…
Perpres Nomor 54 Tahun 2020 memotong anggaran pendidikan termasuk tunjangan guru PNS, di tengah kesulitan akibat wabah virus…
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa negara seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat Indonesia. Seluruh proses pendidikan…
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai tingginya anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh negara tidak menjadi jaminan peningkatan pendidikan kearah…
Mas Nadiem Makarim harus mengusut dugaan ada mafia anggaran atau tukang sunat anggaran sekolah di Kemendikbud, seperti diungkap…
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah menilai, pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyoroti skor pendidikan Indonesia yang masih jeblok, dibanding anggaran pendidikan yang triliunan rupiah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih membeber masalah anggaran pendidikan di APBN, dikaitkan dengan nasib guru…
Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, padahal anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat sebanyak Rp 500 triliun.
Anggaran sih boleh gede, Rp 505,8 triliun tapi saya pesimistis akan bisa meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.
Ketum Ikatan Guru Indonesia alias IGI menyebut, angka-angka anggaran pendidikan dalam APBN belum sesuai dengan amanat UU Sisdiknas.
Pemerintah telah mendesain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 sebesar Rp 2.528,8 triliun.
Pemda harus mengeluarkan anggarannya sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk untuk menggaji guru honorer.
Anggaran pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masih belum sesuai amanat Undang-undang.
Hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih 20 persen tanpa transfer daerah atau murni dari PAD.
Juru Bicara PSI, Dara Nasution menilai alokasi anggaran pendidikan dan pemanfaatannya oleh daerah perlu direformasi
Kemendikbud menempatkan UPT di daerah untuk memastikan pendidikan di setiap kabupaten kota dan provinsi berjalan baik.
Sebagian besar dana pendidikan dari APBN ditransfer ke darah yakni mencapai 62,62 persen.
Tahun ini Kemendikbud akan menggelontorkan anggaran pendidikan sekitar Rp 840 miliar ke MGMP (Musyarawah Guru Mata Pelajaran) informatika.
JPNN.com 
