Angkutan umum yang disiapkan pemerintah di antaranya adalah penambahan 204 armada bus Transjakarta untuk masyarakat terdampak ganjil genap.
.jpg)
Pernah saya ditanya saat di stasiun, mbak naik KRL emang nggak punya uang buat naik taksi?
Organda meminta Pemerintah Kota Surabaya memberikan contoh yang baik dalam mematuhi peraturan tentang angkutan umum.
Para driver taksi onlne seharusnya juga taat dengan regulasi tentang angkutan umum, seperti para pengemudi lainnya yang ikut…
Dalam pengembangan sistem transportasi untuk kota-kota besar, konsep Transport Oriented Development sering diajukan.
Budi memgatakan, program pemerintah saat ini berfokus kepada Indonesia Sentris, di mana pembangunan dilakukan merata ke seluruh wilayah…
Akan dilakukan rerouting khususnya jenis mikrolet supaya nanti hanya masuk wilayah pemukiman.
Penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir mengalami kenaikan 30 persen dibanding periode Nataru tahun lalu.
Penertiban angkutan umum seperti angkot dan kendaraan karyawan yang tidak laik operasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan para…
Kepala Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sudarsono mengatakan, sebanyak 755 angkutan umum di Kota Bekasi belum…
Sebanyak 755 angkutan umum di Kota Bekasi belum melakukan uji kelayakan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengharuskan angkutan umum menggunakan pendingin udara (AC) mulai 2018 mendatang.
Havi Rossi, pemilik angkutan ber-AC nomor K-02 jurusan Pondok Gede-Bekasi mengaku mengalami peningkatan omset sejak dioperasikannya angkot AC…
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencanangkan angkutan umum ber-AC pada 2018 di Lapangan Silang Monas.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin angkutan online setara dengan angkutan yang sudah ada.
Para pengusaha angkot di Bekasi mendapatkan dana suntikan untuk melengkapi modanya dengan penyejuk udara atau air conditioner (AC).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto memberikan apresiasi peluncuran angkutan kota ber-AC di Kota Bekasi, Senin (15/5).
Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan jajaran TNI-Polri dan Dinas Perhubungan yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan siap membeli armada milik pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat
JPNN.com 
