Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan ahistoris jika ada ormas yang anti-Pancasila
Dikretur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menyebut 5 ciri atau indikator penceramah radikal, begini penjelasannya.
Dikretur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid menyoroti soal penceramah radikal yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai peringatan kuat untuk…
Mantan Kepala BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat mewaspadai empat indikator untuk mencegah berkembangnya radikalisme
FPI juga menyatakan janji pada pemerintah tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi ke depannya.
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mencopot jabatan seorang ASN yang mengunggah status menyimpang di media sosial.
Jangan sampai tali persaudaraan Indonesia dirusak oleh oknum-oknum pengganggu Pancasila yang ingin membentuk NKRI bersyariat.
Ketum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad menegaskan, setiap ormas di Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Dr. Suteki SH, M.Hum mendatangi Polda Jawa Tengah,
Calon Presiden 01 Joko Widodo dan 02 Prabowo Subianto sama-sama curhat saat bertemu dalam debat kandidat Pilpres 2019…
Mantan Ketua MK Moh Mahfud MD menyatakan, pihak-pihak yang menyuarakan khilafah dan ingin mengganti Pancasila sebenarnya berorientasi kekuasaan.
Rizal Ramli menyatakan, berbagai upaya bisa dilakukan untuk mengurangi potensi penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)…
Aksi 299 diduga bertujuan membela HTI yang sudah dinyatakan sebagai ormas anti-Pancasila
Sejumlah kalangan ingin memecah belah bangsa dengan paham yang sesat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya kini tengah mencermati secara serius beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika
Pengamat Politik Boni Hargens menegaskan bahwa sekte Saksi Yehuwa layak dibubarkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang mengikuti kegiatan organisasi masyarakat (ormas) yang…
Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Laode
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santosa menyatakan, pemerintah sebaiknya bersikap tegas dalam membubarkan
Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menentang langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan
JPNN.com 
