Pentolan honorer K2 mengungkapkan banyak honorer terancam tidak masuk database BKN karena gajinya dari Dana BOS dan KS
Kemendagri mendorong percepatam realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Kemendagri meminta pemda dan DPRD kompak dalam membahas dan menetapkan APBD murni maupun APBD perubahan.
Itjensus Kemendagri tidak ingin ada penyalaghunaan wewenang dalam penyerapan anggaran.
SE MenPAN-RB tentang Pendataan Honorer salah satunya mensyaratkan gaji dari APBN APBD. Dampaknya besar kepada honorer
Edi Kamtono menyatakan APBD 2022 Kota Pontianak berkurang Rp 66,29 miliar. Ini penyebabnya.
Honorer K2 yang gajinya bukan dari APBN dan APBD galau. Mereka khawatir tidak masuk pendataan.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mendesak pemerintah untuk tidak membebankan gaji dan tunjangan PPPK di APBD. Akan banyak…
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua meminta pemda jangan mengulangi kekacauan PPPK 2021. Segera alokasikan anggaran…
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran…
Andi Muhammad Irfan mendorong insentif guru honorer SMA/SMK dimasukkan ke dalam APBD perubahan.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (10/6) tentang 5 fakta ulah oknum TNI terungkap, banyak honorer dirumahkan yang dipertahankan…
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw menyebut gaji ASN ditambah honorer telah menguras APBD daerah itu.…
Gubernur bisa menolak usulan APBD apabila tidak ada lampiran nilai belanja 40 persen barang dan jasa untuk produk…
Kemendagri menginginkan percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar para menterinya tidak main-main dengan arahannya tersebut.
Tugas berat menanti Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang resmi menjabat Pj Bupati Bagian Barat.
675 PPPK di Tulungagung menerima SK pengangkatan. Mereka berhak menerima gaji yang bersumber dari APBD Tulungagung.
Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah untuk segera menyusun Perkada pembayaran THR dan gaji ke-13
Kemendagri berkomitmen mendukung kebijakan penganggaran gaji PPPK dalam APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp 5,1 triliun menggunakan APBD 2022.
JPNN.com 
