Menurut Jokowi, proyek-proyek nasional yang belum rampung di tahun 20017 agar bisa segera diselesaikan dituntaskan tahun ini.
Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya bahwa penambahan anggaran harus berdampak pada kegiatan yang lebih masif.
Lifting minyak atau produksi siap jual hingga akhir triwulan pertama 2018 masih belum sesuai target APBN 2018.
Dana dari APBN harusnya digunakan untuk melakukan riset dan membawa hasil bukan untuk seminar dan perjalanan dinas.
Presiden Joko Widodo meminta upaya menciptakan lapangan pekerjaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Masih terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN atau APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya.
Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku sempat khawatir dengan besarnya anggaran program kartu tanda penduduk elektronik…
Karena itu, Totok meminta agar seluruh honorer memahami hal tersebut. Bahwa tidak bisa semuanya diangkat.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sekitar 20 persen anggaran dana desa dari APBN 2018 sudah bisa dicairkan pada…
Megawati Soekarnoputri mengatakan, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang berdasar hasil riset.
Terus melambungnya jumlah utang pemerintah yang sudah mendekati Rp 4.000 triliun ikut membuat pendukung Presiden Jokowi ketar-ketir.
Pemerintah Indonesia terus berusaha mencegah bencana di masa mendatang yang diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia…
Misbakhun memperkirakan target pajak dalam APBN 2017 tak akan tercapai. Namun, dia meyakini angka defisit masih akan aman…
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya mengupayakan predikat WTP juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan…
Pemda dan DPRD berharap dilibatkan pembahasan Dana Alokasi Khusus
Dengan proyek-proyek dinilai cukup visible, Kemenhub menawarkan untuk dikelola oleh BUMN, melalui skema KPBU dan saat ini diidentifikasi…
Penipuan ini dilakukan oleh banyak pihak mulai dari petugas BPJS, medis, pihak rumah sakit bahkan masyarakat.
Misbakhun menyebut nasib BPK dan DPR hampir sama. Yakni ketika meminta tambahan anggaran sedikit saja langsung bikin ribut.
APBN itu semakin ketat, kami ingin anggaran APBN ini juga diperuntukan daerah-daerah terluar.
Enam BUMN itu adalah Dok dan Perkapalan Surabaya, Dirgantara Indonesia, PTPN X, PTPN IX, PTPN VII, serta PTPN…
JPNN.com 
