APHTN-HAN meluncurkan sebuah buku berjudul 'Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, Dinamika Sebelum dan Pasca Berlakunya Undang-Undang ASN'.
APHTN-HAN mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.
Yasonna pun berharap APHTN-HAN dapat terus bersinergi dengan Kemenkum HAM dalam berbagai hal, khususnya dalam menciptakan sistem hukum…
Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono memaparkan refleksi perkembangan hukum kenegaraan 2021 dan proyeksi 2022
Dikatakan Mahfud MD bahwa APHTN-HAN harus tegas menyatakan pemihakan terhadap kebenaran ilmiah dan kepentingan rakyat.
JPNN.com 
