Plt Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu mengusulkan supaya pemerintah pusat melakukan penundaan penghapusan honorer.
Nadalsyah berjanji memperjuangkan nasib 3.669 honorer Pemkab Barito Utara di forum Rakernas Apkasi di Bogor, Sabtu (18/6).
Korwil APKASI Kalsel Sukamta menyatakan keberadaan honorer masih menjadi kekuatan utama di daerah, sedangkan rekrutmen PPPK belum jadi…
Eventori menggelar ajang pencarian bakat online terbesar bertajuk The Next Vibes, lalu mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten.
APKASI akan menyampaikan kegelisahan tenaga kontrak kepada Presiden Jokowi menyusul penghapusan honorer pada pertemuan dalam waktu dekat.
Sejumlah persoalan yang menjadi kendala Pemda di masa pandemi mengemuka saat rapat dengar pendapat antara Komite I DPD…
Tim Apkasi, Apeksi dan Sytemiq menyerahkan modul panduan penerapan BLUD Persampahan ke Kemendagri
Pengurus asosiasi pemkab seluruh Indonesia resmi dikukuhkan oleh Mendagri dan ketum APKASI.
Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas menemui Mendagri Tito Karnavian dan mengharapkan kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri…
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar selawatan di sejumlah daerah untuk mengajak umat Islam berdoa dan berselawat.
Bupati Sragen, Jawa Tengah Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan pesan khusus dari teman-teman sesama bupati kepada Presiden Joko…
Jokowi kembali mengingatkan kepada daerah untuk tidak main-main dengan korupsi suap gratifikasi.
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah pemekaran akan memperbanyak jumlah warganya yang menikmati pendidikan tinggi hingga tingkat doktoral.
Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 500 ribu ton beras mendapat reaksi penolakan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia…
Upaya mempromosikan pariwisata Indonesia membutuhkan ikon yang dapat berperan menjadi spokeperson.
Pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) dibawah pimpinan Ketua Umum M.A.Muhamadyah melakukan aksi delegasi ke kantor Menko…
Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan peraturan daerah (Perda). Keputusan itu merupakan
JPNN.com 
