Politik Kamis, 24 Oktober 2019 – 22:50 WIB
Terus Terang, PPP Minta Posisi Wakil Menteri ke Jokowi
Dua kader PPP yakni Zainut Tauhid dan Ermalina masuk bursa kandidat wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu alasan MPR mewacanakan amendemen terbatas UUD 1945 adalah ingin memasukkan kembali haluan negara dalam Undang-Undang Dasar.
Dua kader PPP yakni Zainut Tauhid dan Ermalina masuk bursa kandidat wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sekjen PPP Arsul Sani mengaku memperoleh banyak pertanyaan tentang parpolnya yang hanya memiliki satu menteri di Kabinet Indonesia…
Sekjen PPP Arsul Sani mengaku tak terlalu menggubris soal jabatan menteri bagi parpolnya pada kabinet mendatang.
Arsul Sani meluruskan informasi menyesatkan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lagi…
Kabarnya, UU KPK yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 itu tidak ditandatangani Presiden Joko…
Wakil Ketua MPR Arsul Sani merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Presiden Jokowi menerbitkan…
Inilah profil Arsul Sani yang kini wakil Ketua MPR, mengikuti jejak sang ayah yang juga tokoh NUa dan…
Arsul Sani menyarankan kalau perlu Polri mengajak Komnas HAM untuk bersama-sama melakukan penyelidikan atas kematian mahasiswa yang berdemonstrasi…
Dua aktivis yakni pendiri Rumah Produksi Wathcdoc Dandhy Dwi Laksono, dan jurnalis Ananda Badudu diamankan Polda Metro Jaya…
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengaku mendukung keputusan Presiden Jokowi tentang penundaan atas pengesahan RKUHP.
Fraksi PPP menilai Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi…
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Arsul Sani menyebut kursi pimpinan KPK tidak boleh melompong setelah…
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, mestinya para Pimpinan KPK tersebut tegas saja menyatakan bahwa mereka mundur.
Arsul menyatakan bahwa DPR menghargai adanya suara penolakan terhadap revisi UU KPK, termasuk dari para pimpinan KPK.
Nantinya dewan pengawas juga diseleksi sebelum dipilih, prosesnya sama seperti pemilihan calon pimpinan KPK saat ini.
Poin soal penyadapan yang harus mendapat izin dari dewan pengawas dalam revisi UU KPK menjadi masalah.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan hak setiap anggota dewan untuk mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun…
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyadari berkembangnya wacana untuk menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat…
PPP tidak terlibat sikut-sikutan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memperebutkan kursi menteri agama.
Arsul Sani mengatakan PPP akan mendapat kursi menteri lebih dari satu. Posisinya terserah Presiden Jokowi.