Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah RI mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor baru yang diumumkan…
Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengapresiasi kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen khusus…
Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemberian insentif kepada industri dan UMKM merespons ancaman Donald…
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menyambut positif strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi…
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto soal PPN 12 persen…
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan memberikan sejumlah catatan terhadap rencana implementasi kenaikan…
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan sebut keputusan pemerintah menunda kenaikan PPN 12 persen langkah…
Kerja sama ini juga akan memungkinkan Siloam dan AMC untuk menjadi penyedia layanan kesehatan kolaboratif, termasuk perawatan bersama…
Berikut kabar terbaru mengejutkan kasus nasabah BNI Samarinda bernama Asan yang sempat kehilangan uang tabungan senilai Rp 3,5…
Nasabah Bank BNI Cabang Samarinda Asan Ali yang sempat kehilangan uang tabungan Rp 3,5 miliar membantah punya hubungan…
Bank BNI Cabang Samarinda menjelaskan mengenai pengembalian uang nasabah BNI yang kehilangan Rp 3,5 miliar, sudah dikembalikan, tetapi…
Begini fakta baru kejadian Asan Ali yang nasabah BNI Cabang Samarindra kehilangan uang Rp 3,5 miliar dari rekeningnya.…
Nasabah BNI Cabang Samarinda bernama Muhammad Asan Ali yang kehilangan uang Rp 3,5 miliar dari rekening ternyata punya…
Pedagang ikan Muhammad Asan Ali menceritakan sumber uang miliaran rupiah yang ditabung. Nasabah BNI Cabang Samarinda itu sempat…
Nasabah BNI Cabang Samarinda Muhammad Asan Ali yang kehilangan uang Rp 3,5 miliar dari tabungan sempat diancam petinggi…
Muhammad Asan Ali yang kehilangan uang Rp 3,5 miliar rdi ekening tabungannya di Bank BNI Cabang Samarinda kapok…
Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 21…
JPNN.com 
