Sofyan Djalil menyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan regulasi kreatif yang menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas banyaknya aturan penghambat…
Kementerian ATR/BPN berkomitmen menuntaskan berbagai persoalan tanah program transmigrasi. Kerja keras Kementerian ATR/BPN terus membuahkan hasil.
Di hadapan akademisi Muhammadiyah, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyatakan UU Cipta Kerja memang sangat dibutuhkan untuk…
Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, meluncurkan aplikasi Patrol Taru. Apa yang dimaksud Patrol…
Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen dalam menegakkan peraturan serta memperbaiki dan memperkuat sistem audit internal.
Kementerian ATR/BPN menyatakan Bank Tanah dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pertanahan. Bank Tanah harus mampu mengarahkan pengembangan penggunaan tanah.
Kementerian ATR/BPN berencana membentuk tim eksaminasi melibatkan penegak hukum.
Ada empat lokasi yang diduga melakukan pelanggaran tata ruang di Kota Kendari, Sultra.
Percepatan pendaftaran tanah ini merupakan niat pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan di masa mendatang.
Satgas antimafia tanah ini didasari dari keprihatinan Menteri ATR/BPN yang selalu mendapat aduan mengenai praktik mafia tanah.
Keberhasilan Reforma Agraria membutuhkan dukungan semua pihak dari pusat hingga daerah.
Sertipikat yang dihasilkan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah ini merupakan bukti nyata pemerintah…
Kementerian ATR/BPN punya visi dan misi menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.
Kementerian ATR/BPN juga akan menerbitkan sertifikat tanah secara elektronik untuk mencegah pemalsuan.
Kementerian ATR/BPN juga membuka donasi dari masyarakat untuk membangun 1.000 sumur resapan pencegah banjir.
Penutupan Hantaru 2020 tetap meriah meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Diperlukan strategi dan inovasi dalam menghadapi tantangan di bidang pelayanan publik.
Program reforma agraria bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah tidak bisa asal-asalan.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan UU Cipta Kerja memuat prinsip yang universal.
Kebijakan penataan agraria ke depan akan dilakukan dengan penerapan sistem berkelanjutan.
JPNN.com 
