Humaniora Selasa, 07 Maret 2023 – 18:28 WIB
BPN Identifikasi Status Tanah di Sekitar Depot Pertamina Plumpang
BPN mulai bergerak mengidentifikasi status tanah di sekitar Depot Pertamina Plumpang.
Informasi terkait program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus disebarluaskan kepada masyarakat.
BPN mulai bergerak mengidentifikasi status tanah di sekitar Depot Pertamina Plumpang.
Kementerian ATR/BPN melakukan kolaborasi dengan DPR RI dalam rangka penyerahan sertifikat PTSL di Kabupaten Cianjur, pada Rabu (1/3).
Jubir Menteri ATR/BPN Teguh Hari Prihatono menyebut pengungkapan kasus mafia tanah yang dilakukan polisi tak lepas dari kerja…
Situasi di Desa Wadas, Purworejo ketika pengukuran lahan berlangsung lancar dan warga yang kontra sudah bersedia lahannya diukur.
BPN terus mengupayakan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pelayanan kanwil BPN banyak diadukan masyarakat sehingga KemenPAN-RB memutuskan untuk mengevaluasi seluruh kanwil BPN di 34 provinsi
Kementerian ATR BPN terus menggalakkan sosialisasi program strategis, salah satunya soal pelaksanaan PTSL.
Wamen ATR Surya Tjandra kembali mengunjungi Papua untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di wilayah itu.
Pelantikan pejabat baru ini sesuai PP Manajemen PNS dan memenuhi kbeutuhan organisasi.
Badan Pertanahan Kota Batam menargetkan pendaftaran tanah di Batam, Kepulauan Riau, selesai pada tahun 2021 mendatang. Hal ini…
Presiden Jokowi meminta pelayanan di bidang pertanahan di Kementerian ATR/BPN bisa bertransformasi menjadi sistem pelayanan berbasis digital.
Polri telah menetapkan mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta sebagai tersangka pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan dan pencucian…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan program-program pertanahan di Ibukota
Honorer di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Annisa Deviyatna Nanda Kasih mendapat perlakukan kasar.
Pengamat properti, Andreas P Siregar meminta pemerintah mempertegas definisi mengenai objek tanah telantar atau menganggur yang rencananya bakal