Parpol Senin, 18 Desember 2017 – 00:45 WIB
Kenaikan Dana Bantuan untuk Parpol Mulai 2018, Tunggu PP
Kenaikan bantuan dana untuk partai politik mulai berlaku tahun 2018 mendatang. Hanya saja, hingga saat ini PP hasil…
Kenaikan bantuan dana untuk partai politik dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara akan diterapkan 2018.
Kenaikan bantuan dana untuk partai politik mulai berlaku tahun 2018 mendatang. Hanya saja, hingga saat ini PP hasil…
Proses kaderisasi dan pendidikan politik kebanyakan partai saat ini masih lemah. Ada beberapa partai politik sudah melakukan kaderisasi…
Politik uang berdampak pada biaya tinggi yang dikeluarkan kandidat kepala daerah, yang berujung pada perilaku korup saat menjabat.
Inilah langkah-langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan.
Pemerintah selaku pembentuk UU pemilu bersama DPR terus memantau setiap perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu.
Karena pemilu yang aman dan damai akan memberikan dampak positif kepada sistem kebangsaan di Indonesia seperti bidang ekonomi…
Pemilu Serentak 2019 harus terbebas dari muatan SARA dan sentimen agama sehingga Pemilu Serentak ke depan bisa berjalan…
Namun demikian, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang damai dan menghargai keberagaman yang dimiliki negeri ini.
Pendidikan politik ini diarahkan agar kaum perempuan memiliki visi dan misi serta kekuatan sehingga memiliki jati diri yang…
Modal untuk terjun ke dunia politik, kata Bahtiar, kemampuan diri yang didukung kesediaan dan kemauan, tanpa adanya unsur…
Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU tidak mungkin dapat disalahgunakan oleh pemerintah saat ini maupun masa datang.
Dari simulasi bisa diketahui, pemungutan suara hingga penghitungan hasil di TPS tidak sampai melampaui tengah malam.
Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo mengatakan, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui Pemilu berkualitas.
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, perbedaan periode kepemimpinan kepala daerah dengan
Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si meminta jajaran Badan…
Hingga saat ini UU Pemilu belum juga diundangkan di lembaran negara. Diharapkan Sekretariat Negara segera melakukan penomoran dan…
Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan izin prakarsa ke Presiden Joko Widodo untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9…
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, mengatakan, pendidkan politk memiliki…
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar kembali menekankan pentingnya membangun kemandirian partai politik.
Yusril Ihza Mahendra memastikan dirinya akan mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).