Sanksi berat bakal menimpa oknum aparat yang berani memotong Bantuan Sosial Tunai (BST).
Inilah ikhtiar Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Bu Risma untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat yang berada di…
Kemensos tata data penerima bansos sehingga seluruh aspek masyarakat terakses perlindungan sosial.
Kementerian Sosial RI salurkan paket bantuan untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) hingga Suku Anak Dalam (SAD) di tiga…
IFSoc rekomendasikan pemerintah lakukan digitalisasi bansos untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi. Simak selengkapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan terkait anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST) hanya disiapkan hingga April 2021.
Mensos Tri Rismaharini mengungkap hal bermasalah dalam DTKS yang menjadi acuan pemberian bansos.
KPK mensinyalir bahwa eks Menteri Sosial Juliari Batubara membagikan duit hasil suap ke sejumlah pihak di daerah.
Muhammad Rakyam Ihsan Yunus tampak mempercepat langkahnya memasuki lobi gedung KPK.
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran Agustri Yogasmara yang menjadi operator Ihsan Yunus dalam…
JPU KPK membeber cara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara korupsi paket bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19.
Arif mencatat penangkapan empat menteri selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo menunjukkan kejahatan korupsi makin terstruktur, sistematis, dan masif…
Judul disertasi itu: Pengadaan Barang di Kementerian Sosial yang Rawan Korupsi. Sekarang judul itu terasa lebih aktual lagi…
Bupati Bogor Ade Yasin berbicara kasus anak buahnya yang mengorupsi dana bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
ICW menduga ada pihak-pihak internal dari KPK yang mencoba mengganggu upaya penyidikan kasus bansos.
Begini modus Lukman Hakim korupsi dana Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) yang dilakukan.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dipotong dari nominal Rp 100 ribu hingga Rp 1,2 juta.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyebutkan jaringan pengaman sosial mengatasi krisis di tengah pandemi.
Kegiatan sosial ini akan dilakukan IIPG di berbagai daerah di Indonesia yang terkena dampak banjir.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan data penerima bantuan sosial dari instansi pemerintahan harus faktual.
JPNN.com 
.jpeg)
