Jika belanja pegawai 30% jadi dihapus, honorer semuanya diangkat PPPK, bukan paruh waktu.
Ini 6 kesepakatan DPR RI & MenPANRB, seluruh honorer diangkat PPPK, batasan 30% belanja pegawai dihapus
Formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 mencapai 1,3 juta, tetapi usulan pemda dibatasi dengan syarat hanya yang belanja…
Seleksi CPNS 2023 dan PPPK 2023 menghadapi masalah serius, berkaitan dengan belanja pegawai yang terus meningkat. Ini data…
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw menyebut gaji ASN ditambah honorer telah menguras APBD daerah itu.…
Wali Kota Bandung Oded M Danial menilai seharusnya tiga anggota DPRD dari Fraksi PSI tidak perlu walk out…
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan (Hergun) sampaikan catatan Fraksi Gerindra terkait RUU HKPD yang membatasi belanja pegawai…
Belanja pegawai DKI dirasionalisasi untuk efektivitas anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI Jakarta 2020
Gerindra kesal karena pemerintah hanya menggunakan Rp 204 triliun dari dana utang untuk pembangunan infrastruktur. Sementara Rp 336…
Badan pengelola keuangan dan pajak daerah telah menganggarkan tambahan belanja pegawai untuk ratusan CPNS tersebut.
Sejumlah daerah dengan belanja pegawai kurang 50 persen APBD sudah mengusulkan formasi CPNS ke Kemenpan-RB.
Kemenpan-RB sudah mengingatkan bahwa hanya pemda dengan belanja pegawai kurang 50 persen yang boleh mengajukan usulan formasi CPNS.
Masih terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN atau APBD di luar belanja pegawai setiap tahunnya.
Hingga saat BKN dan Kemenpan-RB belum mengumumkan secara resmi penerimaan CPNS 2018.
Kebutuhan anggaran gaji untuk sekitar 13 ribu PNS di Pemkab Nganjuk memang besar.
Dari total belanja sebesar Rp 6,54 triliun, Rp 2,08 triliun di antaranya digunakan untuk belanja pegawai.
JPNN.com 
