Kementerian ATR/BP N membeberkan cara mafia tanah beraksi, masyarakat diminta berhati-hati
Program CVC menjadi andalan Bea Cukai meningkatkan pelayanan dan mempertahankan kepatuhan pengguna jasa.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menekankan ASN di lingkungan Kemnaker agar memahami dan melaksanakan tujuh nilai dasar Core Values…
Wapres Ma'ruf Amin menginstruksikan instansi yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi PNS segera menyelesaikannya.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan model birokrasi yang dianut seluruh negara di dunia akan berubah mengikuti…
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menceritakan pengalaman pribadinya selama menjejaki dunia birokrasi lebih dari 25 tahun
Gubernur Ganjar Pranowo ingin ada penyesuaian kinerja ASN untuk siap ditempatkan dalam posisi dan kondisi darurat.
Guru besar UI Prof Sulistyowati mengkritisi sikap para dosen yang menghamba kepada kekuasaan.
Kementerian Ketenagakerjaan pun mendukung agenda reformasi birokrasi ini dengan telah dilakukannya perampingan struktur jabatan di lingkungan Kemnaker.
Perlu peningkatan kapasitas SDM birokrasi dan perubahan mindset dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, banyak poin poin di Undang-Undang Omnibus Law…
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak menyengsarakan rakyat
Pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara
Inilah informasi penting untuk ribuan PNS pejabat struktural yang kehilangan jabatan, dampak pemangkasan eselon.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) dapat membasmi budaya…
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meresmikan Command Center Kejaksaan Agung, Selasa (21/7)
Dengan adanya PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2019, pengangkatan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan lebih simpel.
Ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan namun dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut.
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Jokowi justru memberikan contoh buruk di tengah agenda debirokratisasi.
KemenPAN-RB akan mengundang sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota untuk berdiskusi mengenai penyederhanaan birokrasi di instansi daerah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memperbaiki sistem birokrasinya bila ingin mencapai target perikanan tangkap sebesar 8,02 juta…
JPNN.com 
