Kami (Honorer non-K2) sudah enggak mikir jadi PNS karena usia kami sudah lebih 35 tahun. Tolong beri kesempatan kami…
BKN akan melakukan melakukan pemangkasan jabatan struktural PNS di lingkungan BKN secara besar-besaran dan dialihkan ke fungsional
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan penetapan soal SK PPPK jalur honorer K2 yang lulus seleksi PPPK pada…
Kepala BKN Bima Haria Wibisana jengkel dengan sikap kepala daerah soal usulan formasi CPNS.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pemberkasan NIP PPPK dan CPNS 2019 akan dilakukan berbarengan.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan soal pembayaran gaji PPPK sesuai Perpres 98 Tahun 2020.
Kapan NIP PPPK terbit? Berikut ini penjelasan terbaru Kepala BKN Bima Haria Wibisana, simak ya.
Kapan NIP PPPK terbit setelah Presiden Jokowi meneken Perpres 98 Tahun 2020? Simak penjelasan Kepala BKN Bima Haria…
Kepala BKN Bima Haria Wibisana memastikan pemberkasan NIP PPPK akan lebih dulu dibandingkan CPNS.
Setelah terbit Perpres 98 Tahun 2020, kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan soal sumber gaji dan tunjangan PPPK
Panselnas mengeluarkan surat kepala BKN terkait verifikasi sertifikasi pendidik untuk formasi CPNS dari guru.
Dipastikan CPNS 2019 akan menerima gaji perdananya pada awal Desember 2020, sementara PPPK belum jelas.
Pimpinan Honorer K2 Titi Purwaningsih menyampaikan pernyataan keras terkait TMT PPPK hasil seleksi Februari 2019.
Pimpinan Honorer K2 Ttiti Purwaningsih mengungkap fakta tentang pembayaran gaji PPPK.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang aksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan soal nama Arief…
Peserta seleksi kompetensi bidang CPNS 2019 diimbau agar tidak mudah tergoda dengan rayuan calo CPNS.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang keputusan PSBB Jakarta Gubernur DKI Anies Baswedan yang menuai kritik…
Badan kepegawaian negara membuat aturan baru terkait jam kerja PNS demi menahan laju penyebaran COVID-19
KemenPAN-RB dan BKN belum mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun depan.
BKN memberikan fasilitas konsultasi kepegawaian daring bagi seluruh PNS yang mengalami masalah, cara daftarnya via chat WhatsApp
Presiden Jokowi dinilai aneh karena hingga saat ini 51 ribu PPPK hasil seleksi Februari 2019, belum juga diangkat.
JPNN.com 
