IKADIN menyebutkan bahwa penagihan utang negara berbau otoriter karena UU yang sudah ketinggalan zaman.
Dalam eksaminasi, IKADIN membahas tentang pemblokiran akses oleh Satgas BLBI dinilai menyimpang dari hukum.
Pegiat antikorupsi yang juga pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menyoroti kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menegaskan obligasi rekapitalisasi BLBI telah merampas hak hidup dan masa depan rakyat…
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menyebut skandal perbankan di Vietnam miris kasus BLBI di Indonesia.
Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho mengingatkan Menko Polhukan agar bekerja sungguh-sungguh menuntaskan skandal BLBI dan jangan sekadar…
Hakim Agung Yulius kembali menegaskan dukungan pihaknya terhadap upaya pengembalian uang negara yang dikemplang obligor atau debitur BLBI
Ketua TUN MA Hakim Agung Yulius menegaskan komitmennya membantu pengembalian hak negara terkait dengan dana BLBI
Pansus BLBI Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada pengemplang uang negara yaitu debitur…
Gerakan HMS turun ke jalan untuk menyoroti kasus mega skandal korupsi keuangan negara BLBI lewat grup musik The…
Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro mendesak Pansus DPD RI serius menuntaskan kasus BLBI sebagai kasus korupsi terbesar sejak RI…
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (22/6) tentang ujian praktik SIM disorot oleh Jenderal Sigit, empat pernyataan Kapolri soal…
Penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata juga membuat marah Presiden ke-2 RI Soeharto saat itu.
Jusuf Hamka batal melaporkan Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo kepada pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran…
DPD RI kembali membentuk Pansus BLBI Jilid 2 untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya.
Penagihan terhadap utang para debitur BLBLI tidak akan berhenti meski pemerintahan akan berganti setelah Pemilu 2024.
Anggota DPR mencurigai tanah berupa kebun aset obligor BLBI yang tercecer selama 20 tahun ternyata sudah menjadi real…
DPD RI mengeluarkan sembilan rekomendasi atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Sidang Paripurna RI ke-4 Masa…
Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang membebani rakyat dan APBN seperti subsidi bunga obligasi…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal tiga kasus korupsi besar, tetapi semuanya ditangani oleh Kejagung. Bagaimana dengan KPK?
Pemerintah harus menghapus anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex…
JPNN.com 
