Kornas MP BPJS Hery Susanto mengkritik pengelolaan BPJS Kesehatan di era pemerintahan Jokowi karena sudah bertentangan dengan UU SJSN…
BPJS Watch mendorong pembentukan tim yang objektif dalam mengusulkan jenis pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan urun…
Aturan baru terkait pengelolaan BPJS Kesehatan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018.
Terkait BPJS Kesehatan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti sistem rujuk balik dalam skema program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan membenahi BPJS Kesehatan, apabila dia terpilih pada Pilpres 2019.
Ombudsman Republik Indonesia alias ORI menyebut beberapa hal yang menghambat BPJS Kesehatan menambah jumlah peserta.
Pihak rumah sakit berharap BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan tersebut sehingga tidak mengganggu pelayanan.
Peserta BPJS Kesehatan diwajibkan melaporkan nomor rekening yang menjadi sumber dana iuran.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai elektabilitas Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terus…
Kemenkes dan BPJS Kesehatan tetap memberi kesempatan kepada RS yang belum terakreditasi untuk menjadi mitra.
Kemenkes memberikan waktu RS untuk memenuhi mengurus akreditasi sebagai syarat bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Kemenkes RI memberikan batas waktu enam bulan untuk menyelesaikan akreditasi bagi rumah sakit (RS) yang ingin bekerja sama…
Rumah sakit yang belum memiliki akreditasi sebagai syarat menjadi mitra BPJS Kesehatan, punya waktu enam bulan untuk mengurus…
Keempat rumah sakit tersebut sudah dijadwalkan bakal melakukan akreditasi ulang untuk bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Peserta bisa mengganti sendiri metode pembayaran iuran dengan datang ke kantor layanan BPJS Kesehatan terdekat.
Okky Asokawati menilai penghentian kerja sama sejumlah rumah sakit (RS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan…
Aturan baru yang mensyaratkan akreditasi rumah sakit sebagai mitra BPJS Kesehatan menuai polemik.
Saat ini BPJS Kesehatan tengah menyiapkan draf perjanjian tahun 2019 dengan 12 rumah sakit.
Puluhan rumah sakit (RS) di Kaltim belum akreditasi sehingga terancam tidak bisa melayani pasien peserta BPJS Kesehatan.
Satu dari 12 rumah sakit yang direkomendasikan ke Kemenkes berada di Pulau Bawean yang menjadi harapan warga setempat…
Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mulai 2019 ini akan menanggung iuran BPJS seluruh penduduk di sana.
JPNN.com 
