DPD RI memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong agar hasil pemeriksaan terhadap penggunaan APBN oleh kepala daerah ini…
Data investasi yang terindikasi manipulatif bisa menjadi kontraproduktif terhadap asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional.
BMKG kembali meraih predikat opini WTP dari BPK atas pengelolaan keuangan. Sudah 6 kali.
Selama delapan tahun berturut-turut sejak 2013, Kemenhub meraih predikat WTP dari BPK.
Polri tahun ini kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK. Dengan begitu, Polri sudah delapan tahun berturut-turut menerima predikat…
Dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, KemenkumHAM berturut-turut meraih opini WTP.
Said Abdullah meminta publik tidak perlu panik berlebihan merespons utang pemerintah yang meningkat selama pandemi, sebagaimana yang dikhawatirkan…
Kementerian Ketenagakerjaan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan…
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan…
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terimakasih atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan BPK atau predikat WTP.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)…
Fraksi PKS menilai masyarakat perlu tahu kondisi utang pemerintah saat ini. Simak selengkapnya.
Hergun menilai adanya SiLPA membuktikkan pengelolaan utang pemerintah belum prudent dan terkesan ugal-ugalan.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut kekhawatiran atas…
Kemenkop UKM langsung menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
PDI Perjuangan tercatat sebagai penerima dana bantuan parpol tertinggi, jumlahnya sebegini..
Komisi VI menilai ke depan, dikhawatirkan Garuda Indonesia akan lebih sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pertumbuhan utang pemerintah yang terus naik saat pandemi Covid-19 berlansung.
Peraturan yang tertuang dalam undang-undang harus dijunjung tinggi, termasuk dalam proses seleksi calon anggota BPK.
Kementan untuk kelima kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nama anggota BPK disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi pengadaan sembako Bansos Covid-19. KPK akan menelusuri.
JPNN.com 
