Hukum Jumat, 23 September 2022 – 16:47 WIB
Tok, Ade Yasin Terbukti Suap Auditor BPK, Hukumannya Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa
Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Ade Yasin empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
DPR RI mengesahkan Ahmadi Noor Supit sebagai anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI periode 2022-2027 sebagai pengganti Harry Azhar…
Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Ade Yasin empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Komisi XI DPR RI menegaskan seleksi anggota BPK berjalan normatif, sesuai prosedur, dan terbuka
Dalam rapat kerja dan RDP, DPR RI mengapresiasi program serta kegiatan BPIP, simak selengkapnya
Ade Yasin yang terjerat kasus korupsi akan menjalani sidang pembelaan atas tuntutan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung…
Ganjar Pranowo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini merupakan pengembangan KPK dari persidangan perkara sebelumnya dengan terpidana mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Enam PNS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Kabupaten Bogor akan membongkar praktik rasuah Bupati Ade Yasin.
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
Sesuai arahan dan dengan dukungan BPK, KAI berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan.
Edy Rahmat diduga menyuap para auditor untuk menskenariokan laporan keuangan Pemprov Sulsel pada Dinas PUTR.
Itjen Kementan melibatkan aparat penegak hukum mulai Polri hingga TNI untuk melakukan pengawasan pada program pertanian dan peternakan…
BKN kembali meraih predikat WTP ke-13 berturut-turut dari BPK untuk laporan keuangannya
Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Uang tersebut diberikan kepada tim auditor BPK, agar Pemkab Bogor mendapatkan opini WTP.
Kemenperin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya pada laporan keuangan 2021 dari BPK
Bakamla RI kembali mencatat prestasi di bidang keuangan dengan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa…
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih WTP selama 4 tahun berturut-turut, selamat ya
kembali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut
Presiden Jokowi menyebut anggaran yang telah dialokasikan jumlahnya tidak sedikit.