Kementerian ATR/BPN memang terus berfokus menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, mempercepat Reforma Agraria, menyukseskan pembangunan infrastruktur nasional, penanganan…
Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk Tahun 2021, baik melalui proses tender atau non-tender. Kementerian ATR/BPN…
Jaksa sudah memeriksa 60 saksi untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara Rp 3 triliun.
Kajati Yulianto bongkar soal uang pelicin penerbitan sertifikat tanah milik negara kepada pihak ketiga di Labuan Bajo, 60…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mengubah paradigma dunia usaha di Indonesia, yang awalnya pendekatan…
Kementerian ATR/BPN sebagai pemegang mandat pengadministrasian pertanahan di Indonesia, mempunyai tanggung jawab besar untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.
Pemberian penghargaan dari Menteri ATR/Kepala BPN ini bersamaan dengan dibukanya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi…
Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengunjungi Manokwari, Papua Barat, dalam rangka menyukseskan beberapa program kerja Kementerian ATR/BPN di…
Sofyan Djalil menyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan regulasi kreatif yang menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas banyaknya aturan…
Kementerian ATR/BPN berkomitmen menuntaskan berbagai persoalan tanah program transmigrasi. Kerja keras Kementerian ATR/BPN terus membuahkan hasil.
Di hadapan akademisi Muhammadiyah, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menyatakan UU Cipta Kerja memang sangat dibutuhkan untuk…
Inspektur Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Yustan Alpiani memastikan komitmen kementeriannya dalam memerangi mafia tanah
Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, meluncurkan aplikasi Patrol Taru. Apa yang dimaksud Patrol…
Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen dalam menegakkan peraturan serta memperbaiki dan memperkuat sistem audit internal.
Kementerian ATR/BPN menyatakan Bank Tanah dibutuhkan untuk mengatasi persoalan pertanahan. Bank Tanah harus mampu mengarahkan pengembangan penggunaan tanah.
Kementerian ATR/BPN berencana membentuk tim eksaminasi melibatkan penegak hukum.
Ada empat lokasi yang diduga melakukan pelanggaran tata ruang di Kota Kendari, Sultra.
Percepatan pendaftaran tanah ini merupakan niat pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan di masa mendatang.
Satgas antimafia tanah ini didasari dari keprihatinan Menteri ATR/BPN yang selalu mendapat aduan mengenai praktik mafia tanah.
Keberhasilan Reforma Agraria membutuhkan dukungan semua pihak dari pusat hingga daerah.
Sertipikat yang dihasilkan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah ini merupakan bukti nyata pemerintah…
JPNN.com 
