Kementerian ATR/BPN punya visi dan misi menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.
Kementerian ATR/BPN juga akan menerbitkan sertifikat tanah secara elektronik untuk mencegah pemalsuan.
Kementerian ATR/BPN juga membuka donasi dari masyarakat untuk membangun 1.000 sumur resapan pencegah banjir.
Penutupan Hantaru 2020 tetap meriah meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Diperlukan strategi dan inovasi dalam menghadapi tantangan di bidang pelayanan publik.
Program reforma agraria bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah tidak bisa asal-asalan.
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra setuju kementeriannya segera mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas mafia tanah
Mengatasi permasalahan pertanahan di DKI Jakarta dibentuk Gugus Tugas Reforma Agrari, di dalamnya Kanwil BPN DKI Jakarta bekerja…
Kanwil BPN DKI Jakarta berusaha mewujudkan Samsat Pertanahan, diharapkan urusan soal tanah bisa dilakukan di satu pintu saja.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan UU Cipta Kerja memuat prinsip yang universal.
Kebijakan penataan agraria ke depan akan dilakukan dengan penerapan sistem berkelanjutan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memastikan lahan untuk pertanian pangan tersedia dan terjaga.
Mantan juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Paryoto tengah menjalani persidangan di PN Jakarta Timur karena…
Kementerian ATR/BPN juga telah menetapkan nilai-nilai kementerian dalam Keputusan Menteri.
Kementerian ATR/BPN melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat pengawas dan fungsional muda di lingkungannya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil menyatakan bahwa sengketa dan konflik pertanahan…
Plt Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyatakan bahwa UU Ciptaker telah menyediakan…
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa kasus pemalsuan akta tanah,…
GTRA ditargetkan menyelesaikan perencanaan program kerja dalam setahun ke depan.
Peran penilai tanah semakin penting karena proses pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur nasional semakin tinggi.
JPNN.com 
