Investasi Rabu, 06 Mei 2020 – 17:51 WIB
Bank BJB Dinobatkan Sebagai BUMD Terbaik Tahun 2020
Kinerja cemerlang yang diperlihatkan Bank BJB, khususnya dalam menopang perekonomian daerah di Jawa Barat mendulang apresiasi.
Bantuan logistik dari BUMN dan BUMD juga penting sehingga masyarakat bisa hidup dengan cukup di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kinerja cemerlang yang diperlihatkan Bank BJB, khususnya dalam menopang perekonomian daerah di Jawa Barat mendulang apresiasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersikap tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian.
Putusan bebas pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya secara langsung dikuatkan oleh putusan MA.
KPK tengah melaksanakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) 2019 atas sistem pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Kepri.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) membangun Pelabuhan Warnasari,…
Kesempatan pemerintah daerah mendapat porsi lebih di Blok Rokan, Provinsi Riau, yang telah diserahkan ke Pertamina pengelolaannya mulai…
Ajang Top BUMD kembali digelar, sebagai bentuk apresiasi penghargaan kepada BUMD berprestasi.
DPD RI mendukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat daerah.
Pengelolaan sejumlah BUMD dianggap tidak memadai dan tak berjalan sesuai proyeksi awal.
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menargetkan lima badan usaha milik daerah (BUMD) melantai di bursa saham.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, arus logistik di pelabuhan harus bisa lebih baik, murah dan cepat.
Pelabuhan Probolinggo menjadi pelabuhan pertama yang bekerja sama dalam pemanfaatan Barang Milik Negara antara Pemerintah dan Badan Usaha…
Pengorbanan Dahlan Iskan untuk menghidupkan BUMD yang nyaris mati tidak terbilang lagi.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus menahan Slamet pegawai BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama di ruang tahanan Mapolda Kepri. Penahanan…
Kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kepri saat ini semakin memprihatinkan.
Fraksi Golkar dan BKN tampaknya tetap konsisten dari awal, menolak rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyertaan