Humaniora Rabu, 09 Juni 2021 – 15:18 WIB
Usulan Gus Menteri terkait Dana Otonomi Khusus
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar rapat kerja Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001…
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan pentingnya pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa…
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar rapat kerja Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001…
Polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain. Yang merasa terlibat siap-siap saja.
Kemendes berupaya mendorong pemulihan ekonomi desa yang akan berdampak hingga tingkat nasional melalui BUMDes. Simak selengkapnya.
Gus Menteri optmistis perputaran uang di desa-desa seluruh Indonesia akan sangat efektif memulihkan ekonomi nasional.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan saat ini sedang fokus pada SDGs, BUMDes,…
Program BUMDes yang dijalankan Kemendes PDTT telah berhasil menyejahterakan masyarakat. Hal ini terbukti dari menurunnya angka penerima BLT.
Kemendes PDTT terus mengusahakan agar BUMDes bisa menjadi badan hukum. Sampai saat ini sudah ada ribuan BUMDes mendaftar…
Gus Menteri membeberkan target kinerja prioritas Kemendes PDTT untuk TA 2022 yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional yakni…
Label angker di Bondowoso mulai terkikis dengan kemunculan desa-desa wisata seperti Kala Senja
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memuji keadaan alam di Pantai Semilir yang sejuk.
Regulasi-regulasi turunan UU Cipta Kerja membolehkan BUMDesa mengelola usaha sumber daya air serta bagian-bagian tol dan non-tol yang…
Inisiasi untuk melahirkan RUU BUMDes merupakan wujud keberpihakan DPD RI terhadap Bumdes sebagai penggerak ekonomi pedesaan agar tetap…
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan perkembangan terkini mengenai proses pendaftaran…
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan PP Nomor 11 tahun 2021 diterbitkan agar BUMDes bisa langsung menjalankan usaha.
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto menilai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dikelola oleh pihak ketiga.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyambangi BUMDes Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Klaten, Yogyakarta.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa untuk kebangkitan ekonomi desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan desa wisata menjadi salah satu harapan bagi…
Pada halalbihalal Kemendes dengan pengurus BUMDes Gus Menteri juga membahas soal posisi BUMDes secara hukum.
Kepala BUMDes diminta terus kreatif dan inovatif dalam membantu menyejahterakan masyarakat desa.