Humaniora Minggu, 01 Maret 2020 – 08:45 WIB
RUU Cipta Kerja Harus Tetap Mengutamakan Kepentingan Masyarakat
Universitas Airlangga merasa terpanggil melaksanakan dialog publik untuk mendengar aspirasi masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja.
Menurut Viktor, RUU Cipta Kerja ini adalah niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia…
Universitas Airlangga merasa terpanggil melaksanakan dialog publik untuk mendengar aspirasi masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja.
Kelompok pekerja buruh diharapkan tetap solid untuk mengawasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sudah…
Universitas Diponegoro dengan Ikatan Alumni Undip menaruh perhatian khusus terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja harus dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Dari 79 Undang-Undang yang diperkirakan menghambat investasi.
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan digelar pada 23 Maret 2020 bertepatan sidang Paripurna…
Direktur KPPOD, Robert Endi Jaweng mengatakan akar masalah terkait regulasi yang disharmoni dan bahkan konfliktual baik vertikal maupun…
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja segera disahkan.
Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih antar PUU, efisiensi proses perubahan/ pencabutan PUU, serta menghilangkan ego sektoral.
RUU ini menyediakan perlindungan dan penguatan bagi UMKM, baik dari segi permodalan, akses kredit, pemasaran sampai pelatihan.
Pembahasan RUU Omnibus Law lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang Pansus.
Menteri Ida membantah pihaknya tidak melibatkan kaum buruh dalam menyusun draf RUU Omnibus Law.
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengkritik pemerintah yang mengaku telah salah ketik dalam menyusun Pasal 170…
Draft RUU Cipta Kerja yang salah ketik terjadi pada Pasal 170 yang mengatur beleid bahwa Peraturan Pemerintah (PP)…
RUU Cipta Lapangan Kerja dinilai sama sekali tidak tercermin adanya prinsip ketenagakerjaan bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini…
Yang penting, menurut Bima, bukan soal penghapusan melainkan penyederhanaan perizinan.
Andi Gani sampai kehilangan kata-kata untuk menggambarkan betapa banyak isi dari Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan buruh.
RUU Omnibus Law diharapkan mampu menjadi pengatur bagi pemerintah, pasar dan pengusaha.
Dengan metode Omnibus Law, perbaikan undang-undang lebih mudah, terarah, dan dapat diselesaikan.
Buruh menggelar aksi untuk menolak RUU Omnibus Law klaster Cilaka di DPR, Jakarta, Rabu ini. Sebab, pembahasan aturan…
Rencananya besok aksi buruh akan diawali dengan longmarch dari depan TVRI menuju gedung DPR. Rencananya KSPSI juga akan…