Jokowi meminta agar pembangunan prasarana di desa akan fokus untuk menciptakan kesempatan kerja di desa
Presiden Joko Widodo betul-betul ingin memastikan dana desa yang digelontorkan pemerintah berjalan optimal untuk menggerakkan perekonomian desa.
900 kades ditangkap karena penyelewengan dana desa
Konsep pembangunan pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan positif.
BPK dikabarkan menemukan penggunaan dana hampir Rp 1 triliun tanpa tanda terima di Kemendes
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa nominal dana desa yang besar adalah tanggung jawab tak kalah besar bagi kepala…
Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp1.250.000 per bulan, padahal tuntutan kebutuhan hidup sekarang ini terbilang tinggi.
Presiden Joko Widodo ingin sebagian dana desa disisihkan untuk membangun perpustakaan di pedesaan
Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Subang kembali mengingatkan para kepala desa agar…
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Sabtu…
Daud Laganda, Kepala desa (Kades) Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulteng, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan dua persen dana desa digunakan untuk pengawasan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dalam tiga tahun ini terdapat 74.910…
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah desa yang berhasil dalam menggunakan…
Ini bukan baliho calon kepala daerah. Ukuran sekitar 2X3 meter, dengan warna sangat mencolok. Terpasang tegak, tepat di…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pengawasan dana desa yang dilakukan pihaknya sudah sangat komprehensif.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan pilih kasih terhadap kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi dana desa.…
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan membuat nota kesepahaman dengan Polri untuk mengawasi penyaluran
Para hukum tua (Kumtua) se-Kecamatan Tombariri dan Tombariri Timur, Minahasa, Sulut, langsung tepuk tangan riuh.
JPNN.com 
