Humaniora Rabu, 06 Juli 2022 – 08:56 WIB
Siswa di Papua Bayar PPDB, Filep Wamafma: Seharusnya Gratis, Ada Dana Otsus
Biaya Pendaftaran Peserta Didik Baru beberapa sekolah di Papua bervariasi dengan nilai yang terbilang cukup besar mendapat kritik…
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendorong BPK RI untuk melakukan audit terkait sejumlah hal di tanah Papua seperti…
Biaya Pendaftaran Peserta Didik Baru beberapa sekolah di Papua bervariasi dengan nilai yang terbilang cukup besar mendapat kritik…
Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan BPK RI memberikan penjelasan terkait informasi yang menyebutkan ada indikasi Dana Otsus…
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan peningkatan Dana Otsus Papua juga harus mampu meningkat mutu pendidikan di Papua dan…
Mendagri menyebut dana otsus Papua perlu ditambah menjadi sebegini dari dana alokasi umum nasional
Guspardi Gaus mengatakan dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam…
Tidak perlu buru-buru dalam proses perubahan RUU karena menyangkut hajat hidup masyarakat Papua.
Muncul desakan agar aparat hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dana otsus Papua.
Kejati Papua Barat memberikan asistensi khusus terkait penggunaan anggaran Covid-19 di 13 kabupaten/kota.
Selain Intelijen Polri, KPK juga pernah mengungkap dugaan penyelewengan dana otsus Papua. Jangan sampai ada satu rupiah pun…
Intelijen Polri mengungkap dugaan penyeleweangan penggunaan dana Otsus Papua, angkanya luar biasa.
Menkeu menyampaikan adanya peningkatan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Berikut ini data yang dibeberkan Menkeu Sri Mulyani soal realisasi dana otsus Papua dan Papa Barat.
Lanjut atau tidaknya dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua masih menuai pro kontra di masyarakat
Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 21…
Saran Ketua BAKN DPR Marwan Cik Asan terkait lanjut atau tidaknya dana otsus Papua.
Penerapan Otsus Papua merupakan upaya pemerintah menggenjot pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Kepala KSP Moeldoko menjelaskan arah kebijakan pemerintah terkait Otsus Papua Jilid II yang dipimpin Wapres KH Ma'ruf Amin.
Herman Yoku mengatakan, UU Otsus sudah selayaknya diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat terlepas dari berbagai persoalan yang…
Muncul desakan dari sejumlah pihak agar pengelolaan dana otsus Papua dilakukan secara transparan.
Pembangunan SDM bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan berkat dana otonomi khusus (Otsus).