PDI Perjuangan diingatkan jangan sampai seperti menepuk air di dulang tepercik muka sendiri saat membahas pendanaan pilkada.
Dana bantuan parpol juga harus diaudit oleh BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala.
KPK mendorong akuntabilitas parpol dalam pengelolaan dana parpol yang bersumber dari APBN.
Bantuan APBN untuk pendanaan partai politik dianggap penting untuk menekan angka korupsi yang diduga dipicu biaya politik tinggi.
Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju dengan usulan KPK agar partai politik dana partai politik ditanggung APBN.
Bantuan keuangan untuk partai politik naik menjadi Rp 1.000 pers suara, mulai berlaku tahun ini setelah terbitnya PP…
Pada 2018 ini akan terdapat perubahan terkait bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengapresiasi pemerintah yang menaikkan dana bantuan partai politik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai kenaikan dana partai politik dari Rp 108 menjadi…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak berpikir positif terkait kebijakan pemerintah menaikkan dana bantuan bagi…
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju kenaikan dana bantuan partai politik. Fadli mengaku memang mendorong dari awal…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan kenaikan dana partai politik yang sebelumnya Rp 108 menjadi Rp 1000…
Pemerintah mengefektifkan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Jika terealisasi, maka
JPNN.com 
