Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHU Online
Ditjen AHU terus berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelayanan pengajuan permohonan serta percepatan pemberian pertimbangan grasi.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sambangi Gorontalo sebagai rangkaian program FGD piloting dan inkubasi Perseroan Perorangan
Capaian ini merupakan prestasi luar biasa bagi Indonesia, khususnya bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham
Kemenko Polhukam mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kemkumham terkait dengan penanganan kasus Mantan Direktur Utama PT CLM…
Ditjen AHU menggelar pelatihan bagi kurator untuk memberikan pembekalan ilmu dasar dan proses pengurusan serta pemberesan harta pailit.
PPP menyerahkan berkas pergantian ke Kemenkumham setelah Muhammad Mardiono menjabat sebagai plt ketua umum.
Cahyo menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar anggota PANTAP untuk penguatan implementasi hukum humaniter internasional (HHI)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sekaligus me-launching pengembangan aplikasi pewarganegaraan yang bernama Simponik (Sistem Aplikasi Pewarganegaraan Elektronik)
Pemerintah telah mengatur status kewarganegaraan bagi anak pelaku perkawinan campuran dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Yasonna menuturkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai unit eselon I dengan layanan publik terbanyak di…
Para PPNS aktif dan kreatif mengikuti dinamika perkembangan global dan perubahan teknologi informasi, beserta jenis dan modus kejahatan…
Ketiga aplikasi tersebut merupakan wujud kepedulian dan sumbangsih Ditjen AHU Kemenkumham terhadap kemudahan berusaha di Indonesia serta terhadap…
Program pelatihan bagi calon notaris ini merupakan kewajiban moral dari pemerintah melalui Kemenkumham untuk bisa mengangkat notaris yang…
10 satuan kerja di Kemenkumham telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada…
Notaris Ilwa yang mendaftarkan perkumpulan #2019PrabowoPresiden ke Kemenkumham menepis anggapan yang menyebutnya mengakali sistem registrasi secara online.
Menkumham Yasonna H Laoly membantah kabar yang menyebut perkumpulan #2019PrabowoPresiden telah terdaftar secara resmi di kementeriannya.
JPNN.com 
