Opini Senin, 01 Juli 2024 – 23:53 WIB
Urgensi Amendemen UUD 1945
Melalui amendemen UUD 1945, kita rumuskan kembali sistem pemilu yang menjawab kebutuhan untuk melakukan reformasi politik.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana mendorong pemerintah terus mengembangkan Cross Border Tourism saat mengunjungi Batam.
Melalui amendemen UUD 1945, kita rumuskan kembali sistem pemilu yang menjawab kebutuhan untuk melakukan reformasi politik.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan pembentukan ini menyikapi insiden serangan ransomware ke peladen Pusat Data Nasional…
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sentil Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN soal serangan ransomware…
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana mendorong pemerintahan Jokowi segera mewujudkan Indonesia-EU CEPA. Ini tujuannya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana menyebut Indonesia menjadi market ekonomi digital saat bicara di Forum Tripartite…
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menyebut Thailand ingin meningkatkan kerja sama dengan RI di bidang…
Pagelaran ibdah haji sudah hampir rampung. Banyak dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.
Pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti tidak menutup kemungkinan mafia BTS bisa bermain dari proses seleksi calon…
Revisi UU Penyiaran, UU Mahkamah Konstitusi, UU TNI dan Polri, sampai perubahan aturan batas usia calon kepala daerah…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut lembaganya bakal membentuk pansus haji untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.
Komisi VI DPR mengapresiasi kinerja positif Pertamina yang terus tumbuh menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan energi nasional…
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana menyebut Namibia ingin belajar tentang teknologi air dan ketahanan pangan dengan…
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Rudana menginisiasi pembentukan forum Indonesia-Africa Parliamentary Partnership. Begini tujuannya.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkap kelakuan pimpinan lembaga antirasuah saat ada dugaan pelanggaran etik
Wakil Ketua Komisi II Yanuar Prihatin mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota…
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dibatalkan. Dia juga ungkap temuan BPK…
Komisi VI DPR RI meminta pemerintah bersikap adil dan konsisten terhadap perusahaan telekomunikasi dan internet, sehubungan mulai beroperasinya…
Anggota DPR RI Darmadi Durianto meminta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun tangan membereskan persoalan status sertifikat…
Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron mengusulkan ke fraksinya di DPR untuk melakukan kajian soal polemik iuran Tapera.
Politikus PKS Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan catatan kritis setelah terbit revisi PP Tapera. Apa saja?