KPK diketahui tengah mendalami aliran dana CSR BI yang diduga diterima sejumlah anggota DPR RI dari lintas fraksi partai…
Tessa Mahardhika memastikan tim penyidik KPK akan kembali memanggil Maria Lestari.
Maria Lestari merupakan mantan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat 1.
Politikus PAN Ahmad Yohan meminta Menhut Raja Juli Antoni berhati-hati terkait rencana mengubah 20 juta ha hutan menjadi…
Masyarakat mengharapkan Presiden Prabowo Subianto mampu menghadirkan perubahan yang lebih baik, terutama terkait dengan biaya haji.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengaku selalu terbawa perasaan alias baper saat harus berbicara soal Pancasila.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Didik Melon mulai berjalan kaki dari Jakarta ke Boyolali. Kenapa?
Anggota DPR RI Putri Komarudin mendesak pemerintah dan lembaga terkait agar segera menerbitkan PP Pengalihan Kewenangan Pengawasan Aset…
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut kepercayaan ke DPR berpotensi turun setelah MKD memanggil Rieke Diah…
Terkait tambahan kuota haji, pemerintah masih mendiskusikan hal tersebut dan saat ini fokus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada para…
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengaku belum bisa memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) demi mengklarifikasi hal…
Dua orang yang dipanggil adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi XI.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut jangan ada yang saling menyalahkan soal kebijakan kenaikan PPN…
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebut pemerintah sebaiknya menyiapkan 9 langkah menyikapi PPN 12 persen.
Ary menyatakan sejumlah pihak tertentu sepatutnya tidak menyeret isu bahwa kenaikan PPN 12 persen.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie menyebut pemerintahan era Prabowo Subianto bisa mengubah…
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (21/12) tentang cermati 11 ketentuan KepmenPAN-RB soal honorer TMS dan belum melamar,
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Kemenkes agar banyak mendengar dalam menyusun aturan. Begini maksudnya.
Novita menolak kebijakan tersebut karena akan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.
Perwakilan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) Kartiko Adi Wibowo menganggap draf RUU Perkoperasian tidak bisa buru-buru disahkan. Ini masalahnya.
Sesuai dengan tujuan pembentukkannya, KPK bukan dirancang untuk wadah tunggal namun untuk menguatkan dan mendorong (trigger) efektivitas pemberantasan…
JPNN.com 
