Massa mahasiswa yang beraksi di depan Gedung DPR/MPR menggoyangkan besi pagar Kompleks Parlemen Senayan.
Selain ngotot bertemu pimpinan DPR, mahasiswa yang menggelar demo 11 April 2022 juga membawa hadiah untuk Presiden Jokowi.
BEM SI tiba di depan gerbang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta sekitar pukul 13.50 WIB.
Belum terpantau kelompok mahasiswa tiba di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (11/4) pukul 11.31 WIB, untuk menggelar…
Polisi menangkap lima pelajar yang akan mengikuti aksi demo 11 April 2022 di DPR. Para pelajar itu kini…
DPR mengapresiasi langkah pemerintah segera mempertebal perlindungan sosial bagi masyarakat.
Achmad Baidowi mengeklaim tiga calon provinsi baru di Papua masih berstatus rekomendasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan memberikan keterangan terkait kabar penangkapan dua anggota DPR RI karena…
Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo membantah kabar penangkapan 2 anggota DPR terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba…
Selain mengaji, Mbak Puan juga membuka kembali sejumlah pidato Bung Karno selama Ramadan ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi Menpora Zainudin Amali yang terus menumbuhkan semangat kewirausahaan di…
Anggota Baleg DPR RI Diah Pitaloka merasa RUU TPKS memiliki banyak manfaat. Satu di antaranya menekan angka kasus…
Baleg DPR RI menyelesaikan harmonisasi tiga RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Muncul pula nama…
DPR RI mengupayakan kuota haji bagi Indonesia pada 2022 tidak mengalami penurunan.
Luqman Hakim berharap perintah Presiden Jokowi dipatuhi seluruh anggota kabinet.
Bupati Bogor Ade Yasin curhat kepada DPR soal beban daerah membiayai gaji PPPK.
Mufti Anam menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak yang dia temukan di beberapa daerah.
Menurut Johan, komoditas ikan harus menjadi alternatif pangan yang murah & terjangkau bagi semua rakyat untuk memenuhi kebutuhan…
Komisi IX DPR sepakat mendorong pembentukan badan pengawas untuk mengawasi kinerja IDI.
Ahmad Doli Kurnia setuju perlu penerapan sistem digital dalam pelaksanaan pemilu, tetapi skeptis dengan e-voting, karena rawan manipulasi.
Pemerintah menyebut RKUHP sudah disetujui DPR di tingkat pertama. Oleh karena itu, pemerintah percaya diri bisa disahkan pada…
JPNN.com 
