Legislatif Senin, 17 Juli 2017 – 13:22 WIB
Pemerintah Kehilangan Kredibilitas Jika DPR Tolak Perppu Ormas
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menunggu reaksi masyarakat atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017…
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyikapi status tersangka korupsi yang kini disandang Setya Novanto. Rencananya, DPR akan menggelar
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menunggu reaksi masyarakat atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017…
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menghargai langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2…
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lukman Edy mengatakan DPR bisa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang…
Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah…
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Ini adalah untuk kesekian kalinya pemerintahan
Kritik terhadap Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) bentukan DPR terus bermunculan. Salah satunya…
Maraknya aksi teror belakangan ini telah membuat sejumlah pihak mendesak agar pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003…
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu
Rencana Pansus Angket KPK menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam dugaan korupsi e-KTP Miryam S Haryani, tidak surut.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tidak ingin ikut campur dalam perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),…
Sebanyak 153 Guru Besar antikorupsi atau akademisi bergelar Profesor dari seluruh Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keberadaan dan kinerja
Komisi XI DPR menyayangkan keputusan pemerintah yang memberikan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mengintip
Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu kebijakan sekolah lima hari per minggu…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mempertanyakan kinerja DPR, terutama yang duduk di…
Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri meminta kepada DPR RI untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003…
Terkuak sudah langkah politik Frans Lebu Raya dan Frans Salem, pasca purnatugas nanti sebagai gubernur maupun Sekda Provinsi…
Ketua Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono mengatakan, sejumlah aktivis berencana menggelar aksi yang tak biasa. Yaitu…
Pemerintah tidak hanya menyiapkan opsi memboikot pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR, tapi juga kembali…
Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah yang mengatur masa sekolah selama 8 jam sehari dalam…
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum