Hukum Senin, 13 Maret 2017 – 15:02 WIB
Politikus Golkar: KPK Tak Perlu Takut Usut Kasus e-KTP
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak perlu mundur dalam mengusut pihak yang…
Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik atau…
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak perlu mundur dalam mengusut pihak yang…
Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah terindikasi bermasalah sejak awal.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengibaratkan sidang perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) seperti senapan mesin,…
Mantan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)…
Julia Perez menunjukkan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam Pilkada DKI putaran kedua.
Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Warga Kalimantan Utara yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik harus bersabar.
Jawa Timur termasuk provinsi yang akan menggelar pilkada 2018 mendatang.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor KPK, Jumat (10/3).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengajak wakil rakyat di Senayan mengusut proses penanganan dugaan korupsi proyek kartu tanda…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan pihak-pihak yang membantah terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa persoalan kekurangan blanko e-KTP telah terlalu lama dibiarkan berlarut-larut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Banyumas, Jateng, Kartiman, mengaku belum mengetahui kapan permasalahan persediaan
Setya Novanto harus menerima kenyataan nama besarnya kini berada di pusaran kasus besar, korupsi proyek kartu tanda penduduk…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat masih terdapat 7.117.424 penduduk yang belum merekam data kependudukan, dari total target perekaman
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji memprioritaskan pemenuhan kebutuhan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk wilayah DKI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang, tidak ambil pusing dengan rencana mantan Ketua DPR Marzuki…
Terdakwa korupsi proyek e-KTP mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum…
Sejumlah anggota Komisi II DPR disebut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menerima aliran uang proyek kartu tanda…
Jaksa KPK akan menghadirkan 133 dari 284 saksi perkara korupsi e-KTP di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, untuk dua…