Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mengajak masyarakat memandang kearifan lokal tidak saja sekadar warisan…
Sandri yang juga menjabat Direktur HAI mengatakan Fahri Bachmid adalah sosok yang tepat menakhodai PBB dan layak masuk…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid sampaikan analisis menarik soal kemungkinan putusan MK tentang uji materi usia capres-cawapres.…
Pimpinan Mahkamah Agung (MA) harus mengambil tanggung jawab institusi agar kepercayaan publik kembali.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid ditetapkan sebagai direktur eksekutif Pakem UMI
Fahri bilang begini ke Rizal yang sebelumnya menyebut langkah Yusril dapat menimbulkan kekacauan hukum.
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid angkat bicara menanggapi rencana amendemen UUD 1945 oleh MPR RI.
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid bakal membahas Rancangan Undang-Undang Haluan…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, Omnibus Law mampu mengatasi persoalan regulasi pascacorona.
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) terkait Perkara Nomor : 35/PUU XVII/2018 soal…
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fahri Bachmid turut menyoroti wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga…
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menganjurkan Presiden Joko Widodo membentuk lembaga atau kementerian urusan legislasi nasional.
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai harus ada badan khusus pusat legislasi nasional yang kredibel untuk melaksanakan…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mendorong DPR segera merevisi UU MD3, khususnya terkait nomenklatur pelantikan presiden menjadi…
Fahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan, penerbitan Perppu KPK tidak memenuhi syarat materiil konstitusional.
JPNN.com 
