Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyatakan sejumlah praktik kecurangan dalam Pilpres 2024 sesuai dengan prediksinya di film dokumenter…
Selain dibintangi oleh Feri Amsari, film Dirty Vote juga menampilkan Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari sebut pencalonan Gibran di Pilpres 2024 bisa dibatalkan bila vonis DKPP soal…
Feri Amsari menduga ada intervensi dari paman Gibran, yakni Anwar Usman yang membuat MKMK tak kunjung disahkan.
Koalisi masyarakat sipil menyoroti dugaan suplai atau ekspor senjata oleh BUMN Indonesia ke Myanmar dan dipakai junta militer…
Sejumlah aktivis masih mengkritisi lahirnya UU PSDN, termasuk hadirnya Komponen Cadangan (Komcad) di tengah keterbatasan anggaran pertahanan.
Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari merespons penolakan Gubernur Sultra Ali Mazi untuk melantik pj. bupati karena merasa…
Direktur PUSaKO Feri Amsari meragukan klaim Menko Marvest Luhut B Pandjaitan tentang big data berisi 110 juta warganet…
Banyak putusan yang dibuat mendiang Artidjo Alkostar sepatutnya menjadi aset pengetahuan hukum bagi mahasiswa dan masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menduga usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari Presiden Jokowi, simak selengkapnya.
Feri Amsari menyebut selama GBHN digunakan di masa Orde Baru tak ada pembangunan berkelanjutan.
Feri menyebut keputusan Gubernur Sumbar sangat bijaksana, memilih untuk tidak jadi menggunakan mobil dinas baru.
Saat ini ada dua nama jenderal yang mencuat kuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai Panglima TNI.
Feri Amsari menegaskan hukuman yang dijatuhkan kepada Pinangki Sirna Malasari harusnya lebih berat, karena status yang bersangkutan sebagai…
Pengamat hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan KPU mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.
Feri Amsari menilai Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengedepankan hitung-hitungan perolehan suara dalam mengadili perkara sengketa hasil Pilkada 2020.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan membuat twit di Twitter dan menyebut rezim saat ini melemahkan KPK.
Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mendorong pelibatan KPK dan PPATK dalam pengisian…
JPNN.com 
