Formasi PPPK 2024 untuk tendik seharusnya satu kelompok dengan jenjang pendidikan berbeda. Ini terkait RPP Manajemen ASN.
Konon inilah 2 penyebab penyelesaian honorer, termasuk menjadi PPPK tahun ini terancam gagal. Ada beberapa solusi yang ditawarkan.
Sebegini jatah formasi tendik di PPPK 2024, honorer harus berjuang lagi agar semuanya terakomodasi.
5 berita terpopuler sepanjang Minggu (21/1) tentang seleksi PPPK 2024 mencemaskan bagi honorer, FHNK21 Dorong maksimalisasi formasI
FHNK2I mendorong pemda memaksimalkan usulan formasi PPPK 2024. Semoga semua guru honorer & tendik diakomodasi
Formasi tendik di PPPK 2024 diusulkan 136.854, honorer K2 & Non-K2 terakomodasi?
Formasi Tendik di PPPK 2024 sebegini, FHNK2I mengusulkan angka aman untuk honorer
Penambahan kuota PPPK 2024 untuk tendik sudah disetujui pemerintah dan DPR, honorer harap tenang
Forum Honorer Nonkategori 2 Indonesia (FHNK2I) sebut usulan 1 juta PPPK sebenarnya untuk guru dan tndik, semoga Presoden…
Hormatilah keputusan penundaan pengumuman PPPK guru, ada sisi positif untuk P1. Simak pernyataan Dewan Pembina FHNK2I
Ketua Tendik Nasional FHNK2I Sutrisno mengungkapkan honorer tendik memanas terkait pendataan non-ASN dan PPPK
berita terpopuler sepanjang Minggu (9/10) tentang dua solusi untuk 1 PPPK tersedia, honorer kaget melihat data non-ASN, hingga…
Honorer heboh dengan informasi bahwa SSCASN akan dibuka hari ini, itu berarti seleksi PPPK 2022 sudah dimulai. Benarkah…
Sebanyak 7 ketum honorer berbicara soal MenPAN-RB Azwar Anas. Tanggapannya beragam mulai disebut pahlawan sampai aktor politik
Ketua forum non-K2 tendik angkat tangan karena melihat syarat pendataan honorer yang dinilai berat
Ketum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengusulkan agar Pemda mengangkat honorer tendik menjadi PPPK agar menghemat anggaran
Seleksi PPPK guru tanpa tes dinilai akan menimbulkan masalah baru, sebab honorer tendik juga minta diperlakukan sama.
Ketua DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Aenurrofiq Abdiwibowo menilai pemerintah pusat sebaiknya mengambil alih pengadaan PPPK…
Masa kontrak kerja PPPK yang hanya satu tahun akan merugikan honorer, ini alasannya
Ketum honorer menangis begitu melihat masa kontrak kerja sebagai PPPK setelah menandatangani kontrak kerja.
Pemda lelet menerbitkan SK PPPK, ada pontensi kerugian negara sebanyak 871 miliar per bulan
JPNN.com 
