Legislatif Kamis, 24 September 2020 – 14:18 WIB
Komisi X DPR Minta Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata
Abdul Fikri Faqih mengingatkan Menparekraf Wishnutama Kusubandio membangkitkan pariwisata setelah pandemi.
KPK segera menggelar seleksi untuk mencari pengganti Febri Diansyah sebagai kepala biro humas.
Abdul Fikri Faqih mengingatkan Menparekraf Wishnutama Kusubandio membangkitkan pariwisata setelah pandemi.
Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menjadwalkan pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran etika oleh Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter.
Abdul Fikri Faqih menyesalkan kisruh di dunia pendidikan akibat isu akan dihapusnya mata pelajaran (mapel) sejarah di kurikulum…
Bagaimana nasib honorer K2 yang lulus PPPK tetapi sudah pensiun maupun meninggal sebelum terima NIP dan SK?
KPK telah memetakan empat titik rawan penggunaan anggaran Covid-19 sekaligus menyiapkan pendampingan bagi pemda demi mencegah korupsi.
Rekrutmen 1 juta guru diharapkan tidak semua jadi PPPK, tetapi sebagian PNS dari honorer K2 dan nonkategori.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul FIkri Faqih menegaskan komisinya akan memanggil beberapa kampus yang disinyalir melanggar…
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyampaikan kabar gembira untuk guru honorer yang berminat jadi PPPK.
Jaksa penuntut umum KPK telah melimpahkan Deky Aryanto dan Adytia Maharani Yuono yang disangka menyuap Bupati Kutai Timur…
Politikus PKS Abdul Fikri Faqih mendesak polisi mengungkap motif penusuk Syekh Ali Jaber dan mendalami kemungkinan adanya aktor…
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menurun tajam semenjak adanya pandemi Covid-19.
Komisi X DPR menyoroti sulitnya pelaku ekonomi kreatif mendapatkan pembiayaan, pasalnya persoalan di pelaku ekonomi kreatif rata-rata tidak…
Pilkada Serentak 2020 tak akan membuat KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi…
Pimpinan Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud Nadiem Makarim memasukkan Honorer K2 dalam formasi CPNS dan PPPK 2021.
Berita PPPK terbaru hari ini, Pimpinan Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan pernyataan tegas kepada Nadiem…
Fikri PKS mengecam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengutak-atik bidang pendidikan dalam negeri.
KPK terus mengembangkan aliran dugaan suap dan gratifikasi kepada Nurhadi terkait pengurusan perkara di MA pada periode 2011-2016.
Fikri Faqih meminta klaster Pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptakerja).
KPK memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin guna kepentingan penyidikan dan merampungkan berkas perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus rasuah di PT Dirgantara Indonesia. Kali ini, seorang jenderal Polri diperiksa.