Humaniora Kamis, 22 Maret 2018 – 07:27 WIB
Pemerintah Jangan Terlalu Semangat untuk Urusan Uang
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyatakan tidak setuju ada pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat.
Komisi Fatwa MUI tahun lalu sudah membolehkan penghimpunan zakat dengan pemotongan gaji PNS.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyatakan tidak setuju ada pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mengatakan, tidak akan ada uang zakat PNS dipakai untuk pembangunan…
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penerapan kebijakan potong gaji PNS muslim untuk bayar zakat harus melalui kajian…
Wacana pemotongan gaji PNS untuk zakat hingga saat ini belum dibicarakan di tingkat kabinet.
Program pemotongan gaji PNS untuk zakat sudah dilakukan dinas Kemenag Sidoarjo dengan Baznas.
Para PNS di NTB selama ini sudah dipotong gajinya 2,5 persen untuk zakat. Diingatkan bahwa dengan berzakat maka…
Para PNS golongan rendah galau menyikapi rencana pemerintah memotong gaji PNS 2,5 persen untuk zakat.
Fraksi PPP di DPR setuju rencana pemotongan gaji PNS untuk zakat. Menag Lukman didorong melakukan sosialisasi terhadap gagasan…
Fraksi PPP di DPR meminta penjelasan langsung dari Menag Lukman Hakim Saifuddin soal rencana pemotongan gaji PNS 2,5…
Rencana pemerintah memotong gaji PNS muslim untuk zakat jangan sampai memunculkan kecurigaan pemerintah sedang berupaya menutup defisit anggaran.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, sama dengan puasa dan salat, zakat merupakan urusan pribadi setiap muslim.
Pemkab Kubu Raya menyambut baik rencana pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji menilai, pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat, tidak tepat.