Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK telah menyegel 64 lahan perusahaan yang terbakar.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berusaha menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu bukti nyata dampak buruk dari pengelolaan limbah B3 oleh PT NFU adalah adanya warga yang terjangkit…
Secara umum, Ditjen Gakkum KLHK mencatat penyebab karhutla dikarenakan sebagian besar ulah manusia, meskipun tetap ada peluang akibat…
Aparat gabungan terdiri dari KLHK, TNI dan Polisi menangkap 17 pelaku pembalakan liar di Kawasan Hutan Lindung Gunung…
Ditjen Gakkum LHK dan Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra menggerebek dua ini industri yang diduga kuat penadah kayu…
Penyelundupan kayu Merbau ini diduga diduga dilakukan satu jaringan terorganisir.
Total izin yang diawasi KLHK sebanyak 2.429 sesuai laporan masyarakat dan hasil penyidikan di lapangan.
Keberhasilan penegakan hukum oleh KLHK sekitar 550 kasus ke pengadilan dalam tiga tahun ini tidak terlepas dari dukungan…
Operasi gabungan di lima titik lokasi pengangkut kayu ilegal ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan Direksi Perhutani.
Ditjen Gakkum telah menyelesaikan 530 berkas perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah siap disidangkan di pengadilan.
Kejahatan karhutla merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis yang berdampak luas terhadap kemanusiaan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkan gugatan terhadap perusahaan pelaku karhutla.
Baru di pemerintahan Joko Widodo ditindak tegas para pelaku karhutla termasuk ratusan perusahaan.
KLHK berhasil menyita ribuan barang bukti untuk kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar di wilayah DKI dan Jabar.
Menteri LHK Siti Nurbaya menugaskan tiga dirjen dari KLHK untuk memantau penanganan dampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
Salah satunya menerapkan sanksi berat bagi pelaku pembakar lahan dan hutan yang merugikan. Tidak hanya yang dilakukan individu,…
Keanekaragaman satwa dilindungi yang ada di Indonesia, masih menjadi incaran banyak pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pasal 'sakti' yang bisa menjerat pelaku pembakar lahan dan hutan, mendapat perlawanan dari kekuatan korporasi. APHI dan GAPKI…
JPNN.com 
