Parpol Kamis, 23 Mei 2019 – 23:48 WIB
Partai NasDem Ajukan 33 Gugatan ke MK
MK sebelumnya mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahapan yang harus dilalui.
Hari ini, Jumat (24/5) BPN Prabowo -Sandiaga berencana mengajukan gugatan hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini…
MK sebelumnya mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahapan yang harus dilalui.
Pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin juga membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan Prabowo – Sandi di MK.
Tim Pengacara Prabowo – Sandi untuk bersengketa ke MK telah terbentuk, akan diumumkan setelah salat Jumat besok.
PDIP berencana untuk menggugat hasil Pemilihan Legislatif alias Pileg 2019 ke MK
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon mengatakan rekapitulasi hasil pemilihan umum masih bisa…
Wajar-wajar saja kalau ada kontestan yang sudah mengetahui hasil 22 Mei nanti melakukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke…
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, lembaga yang dipimpin Anwar Usman tersebut sudah mempersiapkan diri untuk…
Menurut Tim Kuasa Ade - Iwan, paslon nomor tiga tidak memenuhi unsur untuk menggugat di MK karena tidak…
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan payung hukum jika nantinya ada menteri yang maju sebagai capres atau cawapres.
Roy Suryo menilai, langkah Partai Perindo mengajukan jurdicial review atas UU Pemilu yang mengatur batasan masa jabatan presiden…
Wapres Jusuf Kalla diharapkan tidak bersikap aktif atas gugatan judicial review pasal batasan masa jabatan presiden dan wapres…
Rizal Mallarangeng menyesalkan sikap Wapres Jusuf Kalla yang mangajukan diri sebagai Pihak Terkait gugatan judicial review pasal batasan…
Wapres Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait permohonan uji materi mengenai syarat capres – cawapres.
Wapres Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak gugatan uji materi terkait syarat capres – cawapres di Pilpres…
MK telah menerima sembilan permohonan sengketa pilkada, yang akan tetap diproses meski syarat ambang batas terlampaui.
Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, disetujuinya Perppu Ormas oleh DPR sebelum ada putusan MK sudah di…