Dirjen Nunuk sebut model rekrutmen guru PPPK harus syarat PPG, tetapi honorer tenang saja
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, video tentang pengakuan guru honorer sempat viral di media sosial.
Sudah bisa dipastikan akan banyak honorer yang tidak tertampung pada formasi PPPK 2024, ada solusi dari Pak Budi.
Guru P1 yang merupakan guru honorer minta diangkat jadi PPPK 2024 tanpa tes, serdik, dan usia harus dijadikan…
Disdik mengupayakan 2.650 guru honorer di Jakarta mempunyai peluang berstatus KKI.
Banyak guru yang akan pensiun, tetapi jadwal pendaftaran PPPK 2024 belum jelas sehingga target pengangkatan honorer diragukan.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, afirmasi guru honorer & tendik harus sesuai masa kerja
Tahun ini pemprov menargetkan mengangkat seluruh guru honorer, tetapi bukan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Kepala sekolah mengakui salah karena merekut guru honorer tanpa seizin Dinas Pendidikan, tetapi ternyata alasannya jelas.
Disdik DKI akan membuka pendaftaran tenaga pendidik melalui jalur Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru. Honorer silakan…
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, ada lowongan bagi para guru honorer yang dibuka Agustus dan tahun depan.
Kebijakan cleansing Pemprov DKI Jakarta terhadap sejumlah guru honorer langsung berdampak pada siswa di sekolah.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan 4.000 guru honorer di Jakarta akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan…
Dede Yusuf menegaskan kebijakan cleansing guru honorer bisa menyebabkan kekurangan guru di sekolah-sekolah dan mengganggu proses belajar mengajar.
Dinas Pendidikan dituding bebohong soal data guru honorer yang diberhentikan karena program cleansing.
Menjelang pendaftaran PPPK 2024, guru honorer negeri malah tergeser oleh guru P1
Berikut ini tawaran solusi terkait nasib para guru honorer yang terancam kena PHK, namun tetap bisa mendaftar seleksi…
Kebijakan cleansing terhadap guru honorer seakan-akan mengangap mereka barang yang harus dibersihkan.
FSGI memprotes pemberhentian ribuan guru honorer yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
KPP Jakarta Cecep Sulaiman justru mendukung upaya kebijakan cleansing gunu honorer yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta geram dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan guru honorer.
JPNN.com 
