Komisi X DPR mendesak pemerintah agar mengangkat guru honorer usia di atas 35 tahun menjadi PPPK, tanpa tes.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan guru lebih baik dijadikan PPPK dibandingkan CPNS agar kinerjanya makin baik.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan soal guru honorer…
Kemendikbud mengakui tugas guru honorer sangat berat sayangnya kesejahteraan minim dan hanya dianggap jajaran kelas dua
Korwil PHK2I Jateng Meminta yang sudah mendapatkan SK PPPK jangan lupa diri karena masih ada rekan-rekan hon orer…
Debby meminta kepada pemerintah untuk bisa lebih menghargai para guru dengan mengkaji ulang keputusan meniadakan formasi guru CPNS.
Pemerintah harus memperjelas kapan rekrutmen guru CPNS digelar, jangan hanya menyampaikan janji.
Ketum forum guru honorer bersertifikasi sekolah negeri menyampaikan aspirasi terkait rekrutmen satu juta guru PPPK 2021.
P2G mempertanyakan tujuan utama pemerintah melakukan rekrutmen satu juta guru PPPK 2021.
Kepala BKN mengungkapkan rekrutmen pppk digelar paling lambat April agar tidak bertabrakan jadwal dengan CPNS.
Plt Karo Humas BKN Paryono menjelaskan secara mendetail mengenai skema rekrutmen PPPK 2021 termasuk guru.
Politikus sekaligus mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Zainuddin Maliki juga menyentil cara pemerintah memuliakan guru.
Gaji PPPK berasal dari APBN, tetapi untuk tunjangan PPPK ternyata harus ditanggung masin-masing pemda.
DPR menolak dengan tegas rencana pemerintah yang tidak membuka rekrutmen guru CPNS di tahun 2021
Kepala BKN mengungkapkan penyebab guru agama tidak ada dalam formasi seleksi guru PPPK 2021.
Kata Bang Ali, skema penerimaan tenaga pengajar melalui rekrutmen PPPK tidak cocok untuk para guru, cocoknya seleksi CPNS.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menetapkan minimal masa kontrak PPPK lima tahun, rekrutmen guru PNS harus…
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf sampaikan kritik kepada pemerintah yang menutup peluang guru menjadi PNS.
Irwan Fecho mengatakan pemerintah seharusnya bisa mencontoh kebijakan penanganan guru honorer di zaman Presiden SBY.
Eko Mardiono ikut mengomentari polemik kebijakan pemerintah hanya melakukan rekrutmen guru PPPK, tidak ada lagi seleksi guru PNS.
Korwil PHK2I Jateng mempertanyakan sikap PB PGRI yang menolak jika pemerintah mengarahkan seluruh guru berstatus PPPK.
JPNN.com 
